KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa posisi kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, mencapai Rp10.269 triliun pada akhir tahun anggaran 2024. Meski demikian, kondisi keuangan negara dinilai tetap sehat dan tangguh untuk menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 saat memberikan keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2025).
BACA JUGA: Sri Mulyani Cairkan Gaji ke-13 ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Senilai Rp 21,18 Triliun per 2 Juni 2025
Dalam laporan keuangan negara tersebut, total aset negara tercatat sebesar Rp13.692,4 triliun. Dengan posisi kewajiban dan aset tersebut, maka ekuitas pemerintah—yang mencerminkan kekayaan bersih negara—mencapai Rp3.424,4 triliun.
“Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” tegas Sri Mulyani di hadapan para anggota dewan.
SAL Tetap Kuat Meski Digunakan, Jadi Penyangga Transisi ke Pemerintahan Prabowo
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga melaporkan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 mencapai Rp459,5 triliun. Meski mengalami pemanfaatan untuk berbagai keperluan pembiayaan negara, saldo akhir tahun masih tersisa Rp457,5 triliun.
Angka ini tidak jauh berbeda dari SAL tahun sebelumnya, menandakan disiplin fiskal pemerintah tetap terjaga.
“SAL 2024 mencapai Rp459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir kas negara tahun 2024 adalah Rp457,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam pidato resminya.
Ia menegaskan, posisi SAL tersebut sangat penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional, khususnya di tengah masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta menghadapi ketidakpastian global.
“Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal, terutama dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global,” tambahnya.
Keseimbangan Fiskal dan Arah Pembangunan Berkelanjutan
Rincian dalam laporan pertanggungjawaban ini menandakan bahwa pemerintah tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, meskipun dalam tekanan global yang dinamis dan proses suksesi kekuasaan di tingkat nasional.
Dengan kekayaan bersih sebesar Rp3.424,4 triliun, pemerintah optimistis bahwa kapasitas fiskal Indonesia tetap aman untuk menopang berbagai program prioritas nasional termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Kinerja APBN Jadi Modal Awal Pemerintah Baru
Penyampaian laporan ini menjadi momen penting menjelang pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dengan kondisi kas negara yang kuat dan SAL yang masih terjaga, pemerintah memberikan landasan fiskal yang solid bagi pemerintahan baru untuk melanjutkan agenda pembangunan.
Stabilitas fiskal ini juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Perang APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Ini 11 Program Prioritasnya
Optimisme Pemerintah di Tengah Tantangan Global
Dalam paparannya, Sri Mulyani juga menggarisbawahi bahwa meski utang negara meningkat, struktur utang tetap dalam batas aman dan terkelola. Pemerintah juga terus mengedepankan pembiayaan yang efisien dan produktif, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dengan tetap kuatnya posisi keuangan negara hingga akhir 2024, pemerintah optimistis bahwa fiskal Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tekanan ekonomi global dan regional ke depan, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (KSC)
