TOBA | kliksumut.com – Menyikapi selisih paham klaim tanah adat masyarakat Desa Natumingka Kecamatan Borbor Kabupaten Toba dengan PT. Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mengusulkan perdamaian, dengan cara Restorative Justice diantara kedua belah pihak.
Hal tersebut disampaikan sejumlah Anggota Dewan Komisi A DPRD Sumut, pasca kunjungan mereka ke Desa Natumingka sekaligus menyambangi masyarakat pada Kamis (3/6/2021).
Baca juga: Kadishut Sumut: Lahan 53,39 Ha di Nutumingka, PT. TPL Mendapatkan Izin
“Karena ini konflik sosial, maka kita mengusulkan pada keduanya untuk Restorasive Justice. Keduanya diharapkan duduk bersama sehingga upaya perdamaian tercipta. Kami juga berharap pasca peristiwa ini tidak ada lagi keributan, yang membuat masyarakat tidak nyaman terkait dengan hal yang tidak nyaman,” ujar Jonius Taripar Hutabarat salah satu anggota Komisi A DPRD Sumut.
Selain itu sejumlah wakil rakyat ini juga meminta pemerintah dalam hal ini pihak kehutanan dan perusahaan, dapat memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya mengenai wilayah tanah yang di perselisihkan masyarakat.
“Kami juga mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Toba, segera membuat regulasi Perda tanah adat, tentunya dengan mekanisme dan hukum yang berlaku khusus kawasan yang masih dalam sengketa, antara masyarakat Natumingka dengan pihak perusahaan,” tegas Jonius Taripar Hutabarat.
