KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, menjadi sorotan publik usai diketahui liburan ke Bangkok saat hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Idul Fitri 2025.
Liburan mewah ke luar negeri itu tampaknya berujung pada teguran resmi dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang dengan tegas menyatakan akan melayangkan Surat Peringatan (SP) kepada para ASN yang mangkir di hari pertama kerja, Selasa (8/4/2025).
BACA JUGA: Proyek Drainase Amburadul, Kerja Buruk Wali Kota Medan serta Dinas PU Kota Medan Tidak Bisa Dikonfirmasi
Dalam apel pagi di lingkungan Pemprov Sumut, Bobby menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), terlebih setelah libur panjang. “Yang tidak hadir, satu karena umrah, satu delay pesawat. Delay 6 jam, dari Bangkok. Oh, dari luar,” ucap Bobby dengan nada menyindir.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dari tiga ASN yang tidak hadir pada apel pagi pertama, salah satunya adalah Topan Obaja Ginting, yang disebut mengalami keterlambatan penerbangan dari Thailand. Meski ada alasan, Bobby tampak tidak puas dan mengisyaratkan ketegasan dengan memberikan sanksi administratif berupa SP.
Ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas disebut bertentangan dengan kewajiban ASN untuk kembali menjalankan tugas usai cuti bersama. Terlebih, posisi strategis seperti Kepala Dinas PUPR tentu menjadi perhatian khusus.
BACA JUGA: Viral Pengendara Tergelincir, Ombudsman RI Meminta Penjelasan Pemko Medan Soal Jalan Sudirman yang Menggunakan APBD 1,7 M
Upaya konfirmasi oleh redaksi kliksumut.com kepada Topan Obaja Ginting hingga saat ini belum membuahkan hasil. Dua nomor selulernya yang dihubungi tidak menjawab, memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik.
Langkah Bobby Nasution ini dinilai sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan disiplin dan etika kerja di lingkungan pemerintahan. “Pemprov Sumut butuh ASN yang profesional dan patuh terhadap aturan, bukan yang memanfaatkan kelonggaran untuk kepentingan pribadi,” ujar salah satu sumber di lingkungan Pemprov yang tidak mau menyebutkan namanya. (KSC)
