PEMATANGSIANTAR | kliksumut.com – Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Ricardo Sitinjak bersama staf melakukan sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) di Aula Kejari Pematangsiantar, Rabu (20/4/2022).
Sosialisasi PAKEM itu dihadiri Kementerian Agama Pematangsiantar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Ali Lubis, perwakilan dari PGI dan Walubi, Asisten III Pardamean Silaen dan mewakili Kesbangpol Siantar.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi PT Garuda, Kejagung Tetapkan 2 Tersangka
Dalam kesempatan itu, Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kejagung RI, Ricardo Sitinjak, menjelaskan peran penting dan wewenang kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat demi menjaga ketertiban umum dan membuat rasa aman dan terlindungi bagi seluruh bangsa Indonesia dengan ajaran dan keyakinan yang tidak bertentangan dengan dasar negara RI yakni Pancasila.
Ia menjelaskan, kewenangan pengawasan terhadap PAKEM bukan merupakan kewenangan yang baru bagi kejaksaan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat (3) huruf d menyebutkan, kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
Sebagai tindak lanjut itu sambung dia, maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim PAKEM. Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984. Khusus untuk pembentukan Tim PAKEM pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.
Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Jurist Pricesely, mengatakan kota Siantar sebagai kota transit dan pernah dinobatkan sebagai kota toleran tentu saja banyak didatangi banyak orang. Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan munculnya paham baru (aliran) baru. Untuk mengantisipasi itu, maka tim PAKEM Siantar secara terus menerus melakukan koordinasi dan evaluasi. Masyarakat yang heterogen dan dengan berbagai keyakinan (Islam, Kristen, Hindu, Budha) dapat bersatu dan saling menghargai.
BACA JUGA: Kejagung Terbitkan Sprin Lid Dugaan Korupsi PT Krakatau Steel
“Silakan melaporkan jika ada kejanggalan atau paham lain yang muncul di Siantar agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas. Dan kehadiran Tim Kejagung RI diharapkan dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan PAKEM,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MUI Pematangsiantar, M Ali Lubis mengatakan jika sampai saat ini belum ada ditemukan aliran yang menyimpang di kota Siantar. Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) selalu berkoordinasi dengan tetap memegang prinsip jangan mengusik agama orang lain, agar tidak terjadi perpecahan dan menghindari konflik. (Ando)
