KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan menjalankan strategi jangka menengah hingga panjang untuk menekan laju inflasi di daerah, khususnya yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai merah.
Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menata ulang tata niaga cabai serta mendorong industrialisasi produk pertanian.
Setelah sebelumnya melakukan intervensi jangka pendek seperti gerakan pasar murah, tanam serentak, dan operasi pasar, Pemprov Sumut kini mengalihkan perhatian pada pemendekan rantai distribusi cabe dan peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ekosistem pangan.
BACA JUGA: Tekan Inflasi, Pemprov Sumut Gelar Gerakan Pasar Murah di 524 Lokasi
“Kami sedang mengembangkan peran BUMD untuk memperpendek rantai tata niaga, dari hulu sampai ke tahap industrialisasi. Ini penting agar distribusi cabe menjadi lebih efisien dan harga dapat terkendali,” ujar Poppy dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Strategi ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan Sumut pada pasokan cabai dari luar provinsi, seperti cabai gunung asal Jember yang belakangan diimpor guna menstabilkan harga lokal. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah kampanye penggunaan cabai bubuk sebagai alternatif konsumsi masyarakat, agar pola konsumsi tidak hanya bergantung pada cabai segar.
“Kami mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke produk olahan seperti cabai kering atau bubuk. Ini akan mengubah ekosistem konsumsi dan membantu mengendalikan harga,” tambah Poppy.
Langkah inovatif lain adalah program Jaskop dan Solar Dryer Dome (SDD), sebuah teknologi pengeringan hasil pertanian yang diluncurkan Gubernur Sumut sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini sudah mulai dianggarkan pada 2025 dan berlanjut ke 2026.
“Dengan SDD, cabe dapat dikeringkan dan diolah menjadi produk turunan, sehingga saat panen raya atau paceklik tidak lagi membebani inflasi,” jelas Poppy.
Selain itu, Pemprov juga sedang mengembangkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan antar kabupaten/kota. Meski mekanisme insentif dan aturan mainnya masih dalam tahap penyempurnaan, sistem ini diharapkan menjadi solusi koordinasi yang efektif di masa depan.
“Kami tengah menyusun insentif yang menarik agar KAD berjalan optimal, dengan adanya reward dan punishment yang jelas,” kata Poppy.
BACA JUGA: Bupati Karo Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 Secara Virtual
Untuk memastikan efektivitas, pengawasan harga di lapangan juga diperketat melalui koordinasi bersama Satgas Pangan, guna mencegah spekulasi harga oleh pedagang besar atau pengepul.
Dengan serangkaian langkah ini, Pemprov Sumut optimis dapat menekan inflasi yang saat ini menjadi salah satu tertinggi di Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal lewat inovasi, efisiensi tata niaga, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Kita tidak hanya reaktif dengan operasi pasar, tapi membangun sistem pangan yang efisien, inovatif, dan berkeadilan dari hulu ke hilir,” tutup Poppy. (KSC)
