KLIKSUMUT.COM | DELI SERDANG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ir. Yuliani Siregar, MAP, memimpin langsung pembongkaran pagar ilegal di bibir Pantai Labu, Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Tindakan ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh keberadaan pagar tersebut.
Masyarakat Apresiasi Langkah Tegas DLHK Sumut
Edi Syaputra, salah satu warga yang hadir di lokasi, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yuliani Siregar atas keberaniannya menindak praktik ilegal yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
BACA JUGA: Pj Gubernur Sumut Serahkan Penghargaan Lingkungan Hidup kepada 227 Perusahaan
“Kami ucapkan terima kasih atas tindakan tegas Ibu Kadis LHK Sumut dalam membongkar pagar ilegal ini. Selama puluhan tahun, lahan ini dikuasai oleh oknum mafia tanah yang mendapat perlindungan dari oknum aparat,” ujarnya kepada wartawan.
Masyarakat Desa Regemuk mengaku telah lama merasa terintimidasi oleh keberadaan pagar ilegal yang dijaga oleh preman bayaran. Mereka berharap tindakan ini menjadi awal pengembalian hak atas lahan yang seharusnya menjadi bagian dari jalur hijau hutan lindung.
Pelanggaran Hukum, DLHK Sumut Tak Gentar Bertindak
Sebelumnya, Yuliani Siregar telah menginstruksikan pembongkaran pagar ilegal yang dibangun tanpa izin di kawasan hutan negara. Ia menegaskan bahwa pemagaran ilegal ini tidak dapat dibiarkan karena melanggar hukum.
“Jangan seenaknya memagar wilayah hutan lindung. Meski mereka terdaftar dalam Data Tenurial (Datin), bukan berarti bisa semena-mena menguasai lahan ini,” tegas Yuliani.
Ia juga telah memerintahkan Kepala Bidang KPH 1 DLHK Sumut untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan pemagaran ilegal segera membongkar sendiri pagar tersebut. Jika mereka menolak, maka DLHK Sumut akan mengambil tindakan lebih lanjut.
“Jika masih membandel, kami sendiri yang akan membongkar pagar ilegal itu,” tambahnya.
Yuliani juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki bukti terkait keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini.
“Jika ada anggota saya yang terbukti menerima sesuatu dari pihak-pihak terkait, silakan laporkan kepada kami,” imbuhnya.
Pagar Ilegal Menutupi 48 Hektare Lahan, Diduga Dikuasai Oknum Pengusaha
Kasus pemagaran ilegal lahan pesisir ini bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya, kasus serupa mencuat di Tangerang. Kini, pagar seng setinggi dua meter kembali ditemukan di Desa Regemuk, membentang di atas lahan seluas 48 hektare yang seharusnya menjadi jalur hijau hutan lindung.
Menurut informasi yang dihimpun, pagar ilegal ini diduga dibangun oleh oknum pengusaha yang berupaya menguasai lahan secara ilegal. Tidak ditemukan papan izin usaha atau bangunan resmi di lokasi. Bahkan, patok dari DLHK Sumut yang sebelumnya berada di area terbuka kini terkurung dalam kawasan berpagar seng ilegal tersebut.
Kepala Desa Regemuk, Muliadi, mengecam tindakan pemagaran ilegal ini dan meminta aparat berwenang segera turun tangan.
“Ini jelas pelanggaran, dan kami meminta pihak berwenang segera bertindak,” tegas Muliadi.
BACA JUGA: Aktivis Lingkungan: Pernyataan Prabowo Soal Sawit dan Deforestasi Membahayakan
Harapan Masyarakat: Segera Ditindaklanjuti
Masyarakat Desa Regemuk berharap instansi terkait segera menindaklanjuti kasus ini sebelum lahan beralih fungsi secara ilegal. Jika dibiarkan, mereka khawatir ekosistem pesisir akan rusak dan hak-hak mereka semakin terpinggirkan.
Sementara itu, Umar, seorang perwakilan pihak yang mengklaim menyewa lahan, menyatakan bahwa pihaknya telah membayar sewa kepada seorang pengusaha bernama Albert. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPH 1 DLHK Sumut belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyewaan lahan negara kepada oknum tertentu.
Dengan langkah tegas dari DLHK Sumut dan meningkatnya tekanan dari masyarakat, harapan besar tertumpu pada penyelesaian cepat kasus ini agar lingkungan tetap terjaga dan hak masyarakat tidak terabaikan. (KSC)
