Beberapa SKPD Masih Lambat, Pemkab Langkat Lakukan Evaluasi untuk Percepat Realisasi TKD Tambahan

Beberapa SKPD Masih Lambat, Pemkab Langkat Lakukan Evaluasi untuk Percepat Realisasi TKD Tambahan
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mauritz Horaz Panjaitan (kedua dari kanan) Bersama TIm Satgas PRR dan tim Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam kunjungan ke RSU Tanjung Pura Kabupaten Langkat terkait pembangunan gedung dan alat kesehatan dengan dana bersumber dari TKD tambahan tahun 2026. (Dok: Tim Media Satgas PRR)

KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat terus menggenjot percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir melalui optimalisasi penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp352,27 miliar.

Dana ratusan miliar rupiah tersebut telah dialokasikan untuk mendukung penanganan darurat bencana, pemulihan infrastruktur yang rusak, peningkatan pelayanan dasar publik, hingga berbagai kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.

Bacaan Lainnya

Namun, hingga 16 November 2026, realisasinya baru mencapai Rp69,74 miliar atau sekitar 19,79 persen. Sementara itu, anggaran yang belum terealisasi mencapai Rp282,53 miliar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, S.Sos., M.AP., mengatakan pemerintah daerah akan melakukan langkah percepatan secara lebih intensif agar pemanfaatan anggaran tersebut dapat berjalan optimal. Terlebih, waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 hanya tersisa sekitar satu setengah bulan.

BACA JUGA:Jalan AR Surbakti Tapteng Kembali Bisa Dilalui, Warga Apresiasi Gerak Cepat PUPR dan Satgas PRR

Ia mengatakan pihaknya akan mengupayakan peningkatan capaian realisasi secara signifikan melalui evaluasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan di seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan alokasi anggaran, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima porsi terbesar. Di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memperoleh Rp198,54 miliar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp32,75 miliar, Dinas Kesehatan Rp31,54 miliar, serta Dinas Pendidikan sebesar Rp30 miliar.

Anggaran tersebut diarahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, pembangunan serta perbaikan jembatan, normalisasi sungai, perbaikan drainase, pengendalian banjir, perkuatan tebing, pembangunan jaringan irigasi, hingga pemulihan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kawasan permukiman.

Realisasi Dinas PU Baru 6 Persen, Pendidikan Belum Terserap

Meski memperoleh alokasi anggaran cukup besar, capaian realisasi sejumlah SKPD masih menjadi perhatian.

Data per 16 November 2026 menunjukkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang baru mencatatkan realisasi sekitar 6 persen. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sekitar 3 persen, sedangkan Dinas Pendidikan belum mencatatkan realisasi.

Sejumlah kendala menjadi penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran. Di antaranya keterbatasan waktu pelaksanaan, kesiapan dokumen teknis dan administrasi yang belum maksimal, kondisi lapangan, serta curah hujan yang berpotensi menghambat pekerjaan konstruksi.

Selain itu, kompleksitas pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana membutuhkan koordinasi serta pengendalian yang lebih kuat ant perangkat daerah agar progres fisik berjalan seiring dengan realisasi keuangan.
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, yang juga Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, berulang kali mengingatkan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi TKD Tambahan.

Seusai melaporkan progres pekerjaan Satgas PRR kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sidang kabinet di Istana Negara, 9 November lalu, ia kembali meminta kepala daerah untuk memberi perhatian serius terhadap hal ini.

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” kata Tito.

Ia mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan realisasi TKD Tambahan. “Di Aceh yang tinggi seperti di Kabupaten Pidie. Itu sudah menggunakan 93% dari tambahan TKD-nya. Tapi ada juga yang nol, Bireun,” kata dia.

Hal yang sama terjadi di Sumatera Utara. “Di Sumatera Utara yang tertinggi itu 60% di Asahan. Ada yang masih 0%, Mandailing Natal dan Kabupaten Toba,” kata dia.

Tito mengatakan memahami bahwa mungkin ada berbagai alasan di balik lambatnya realisasi. Tetapi ia ingin memastikan agar di akhir tahun capaian realisasi TKD Tambahan telah mengalami perbaikan.

“Saya tahu ada yang punya alasan bahwa (pekerjaan) akan dibayar ketika sudah selesai di akhir tahun. Fine kalau itu alasannya. Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain yang bukan bencana atau karena sengaja untuk dijadikan SILPA akhir tahun. Enggak boleh. Gunakan dan kami akan pantau itu,”kata Tito.

Pemkab Langkat Siapkan Strategi Percepatan

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Langkat menyiapkan sejumlah langkah mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Langkah pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang belum terealisasi, sekaligus memetakan program berdasarkan tingkat kesiapan pelaksanaan.

Selanjutnya, setiap perangkat daerah akan diberikan target percepatan realisasi fisik dan keuangan secara mingguan. Dengan demikian perkembangan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Pemkab Langkat juga akan memberikan asistensi khusus kepada perangkat daerah dengan tingkat realisasi rendah, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pendidikan.

Koordinasi lintas perangkat daerah turut diperkuat dengan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana.

Melalui koordinasi tersebut, berbagai hambatan teknis maupun administratif diharapkan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Pemkab Langkat juga akan melakukan identifikasi dini terhadap kegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Persoalan tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperoleh arahan terkait mekanisme penyelesaian dan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:DLH Binjai Sulap Dua Taman Rusak Jadi Ojol Corner Pakai TKD Tambahan

Kualitas Pekerjaan Tetap Jadi Prioritas

Di tengah upaya mengejar percepatan realisasi, Pemkab Langkat menegaskan bahwa penyerapan anggaran tidak boleh mengabaikan kualitas pekerjaan, ketentuan pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, serta prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Optimalisasi tambahan TKD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana, bukan sekadar mengejar tingginya angka penyerapan anggaran.

Dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring penyerapan tambahan TKD, Pemkab Langkat mengharapkan dukungan serta pendampingan Kemendagri, terutama dalam memberikan arahan strategis terkait percepatan pelaksanaan kegiatan pada sisa waktu tahun anggaran.

Pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi terhadap mekanisme penyelesaian pekerjaan yang berpotensi melampaui Tahun Anggaran 2026.

Lebih jauh, Pemkab Langkat berharap pemerintah pusat dapat kembali memberikan dukungan tambahan TKD pada Tahun Anggaran 2027.

Pasalnya, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Langkat masih cukup besar. Keberlanjutan dukungan anggaran dinilai penting agar pemulihan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, serta kehidupan masyarakat terdampak banjir dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. (*)

Reporter: Ika Fatriya

Pos terkait