KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Dari 16 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2024 di Sumatera Utara, Jakarta(13/2/2025) hanya satu perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pengesahan alat bukti tambahan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus tersebut diajukan oleh pasangan calon (paslon) Harun Mustafa Nasution dan Muhammad Ichwan Husein Nasution terhadap paslon Saifullah Nasution dan Atika Azmi, yang terdaftar dengan nomor perkara 32/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Dugaan Pelanggaran yang Disorot
Paslon Harun Mustafa – Ichwan Husein mengajukan gugatan dengan beberapa dalil utama, di antaranya:
Ketidaksesuaian LHKPN – Paslon nomor urut 2, Saifullah Nasution dan Atika Azmi, diduga tidak memenuhi persyaratan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Ketidaknetralan ASN – Adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.
Dugaan Politik Uang – Pemohon menuding paslon nomor urut 1 memberikan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk upaya mempengaruhi pemilih.
Dalam sidang yang berlangsung di MK, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal diwakili oleh Ketua Aliaga Hasibuan dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Muhammad Amin. Mereka didampingi oleh Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari, serta jajaran Bawaslu Provinsi, termasuk Payung Harahap, Joko Arief Budiono, Suhadi Sukendar Situmorang, dan Johan Alamsyah.
Bawaslu Mandailing Natal: Sudah Tindak Lanjuti LaporanMenjawab pertanyaan majelis hakim, Bawaslu Mandailing Natal menegaskan bahwa semua laporan terkait dugaan pelanggaran telah ditindaklanjuti. Khusus untuk LHKPN, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Mandailing Natal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat resmi kepada Bawaslu.
Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli dari semua pihak, serta memeriksa alat bukti tambahan, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada lagi pemeriksaan lanjutan. Para pihak kini tinggal menunggu jadwal sidang pembacaan putusan.
Sidang ini menjadi sorotan, mengingat dari seluruh sengketa Pilkada 2024 di Sumatera Utara, hanya perkara Mandailing Natal yang berhasil melangkah ke tahap lanjutan di MK. Keputusan Mahkamah nantinya akan menentukan arah politik di daerah tersebut, sekaligus menjadi preseden penting bagi kasus serupa di masa depan. (KSC)
