Seluruh Indomaret dan Alfamart Di Agara Diduga Tidak Mengantongi Izin SPPL,UKL dan UPL Lingkungan Hidup

Indomaret dan Alfamart Di Agara Diduga Tidak Mengantongi Izin SPPL,UKL dan UPL Lingkungan Hidup
Indomaret dan Alfamart yang berdampingan di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara).

KUTACANE | kliksumut.com – Berdirinya minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart seluruh di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) diduga tidak mengantongi izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten, Aceh Tenggara, Aceh. Bahkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan pengusaha rumah makan yang mengalami yang sama.

Izin Surat Peryataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolahan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantau Lingkungan (UPL) terbongkar atas keterangan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Agara, Sahidin saat dikonfirmasi oleh kliksumut.com, Senin (14/11/2022).

BACA JUGA: Ratusan Rumah Rusak Dihantam Banjir di Kecamatan Darul Hasanah, Agara

Oleh karena itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Aceh Tenggara akan segera melayangkan surat teguran. Berdasarkan UU Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan setiap perusahaan industri di wajibkan memiliki dokumen tersebut.

“Untuk pencegahan Dampak Lingkungan, seluruh usaha maupun kegiatan yang berdampak bagi lingkungan wajib memiliki izin lingkungan. Termasuk Indomaret dan Alfamart yang kini telah beroperasi tidak satupun memiliki izin lingkungan,” jelas Sahidin.

Diungkapkannya juga bahwa sesuai amanatkan UU, seluruh perusahaan yang wajib miliki dokumen. Termasuk bagi perusahaan yang baru berdiri harus terlebih dahulu mengurus izin lingkungan hidup. Sebab, izin tersebut merupakan syarat untuk mengurus izin lainnya.

“Itu setiap usaha sudah pasti akan ada dampak baik pada lingkunan sekitarnya. Untuk itu sebelum mengajukan izin operasional harus mengantongi izin lingkungan, kalau berskala kecil berupa Surat Peryataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), Kemudian untuk usaha menegah wajib memiliki izin Upaya Pengelolahan Lingkungan dan Upaya Pemantau Lingkungan (UKL/UPL),” ungkap Sahidin.

Pos terkait