KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah berencana memulai proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026, termasuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), lebih awal. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebutuhan aparatur negara pada tahun depan dapat terpenuhi secara tepat waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa percepatan seleksi CASN 2026 dilakukan karena pemerintah harus mengantisipasi berbagai kebutuhan ASN, termasuk menggantikan pegawai yang diberhentikan akibat pelanggaran disiplin.
“Jadi untuk kebutuhan tahun depan itu tesnya harus sekarang karena ada masa calon pegawai, ada orientasi, ada persiapan,” ujar Zudan saat menghadiri rapat kerja bersama Komite I DPD, dikutip Selasa (7/7/2026).
BACA JUGA: Kepala BKPSDM Karo Tegaskan Pelantikan Pejabat Harus Kantongi Persetujuan BKN, Bantah Isu Intervensi Tim Sukses
Dalam keterangannya, Zudan mengungkapkan bahwa setiap bulan pemerintah melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) harus memutuskan pemberhentian sejumlah ASN, terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, sebagian besar pemecatan tersebut disebabkan oleh pelanggaran disiplin, terutama karena pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“PPPK juga harus mengerti, harus rajin kerja karena kami di BPASN setiap bulan selalu ada pemberhentian PPPK yang dipecat karena tidak masuk kantor. Ini yang harus kita sama-sama saling menjaga,” tegasnya.
Meski demikian, Zudan belum mengungkapkan secara rinci jumlah ASN maupun PPPK yang telah diberhentikan selama ini.
Selain faktor disiplin, BKN juga menilai sejumlah jabatan strategis membutuhkan pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan PPPK.
Zudan mencontohkan profesi guru dan dosen yang memiliki tanggung jawab membangun kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang sehingga memerlukan kepastian karier.
“Untuk jabatan-jabatan seperti guru dan dosen itu memang perlu jabatan yang jangka panjang, jadi tidak bersifat kontraktual, karena ini jabatan fungsional yang mempersiapkan generasi jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zudan mengakui bahwa proses pengangkatan PPPK afirmasi pada periode 2024–2025 belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan instansi.
Menurutnya, pengangkatan lebih difokuskan kepada tenaga yang memenuhi persyaratan administrasi. Sementara itu, masih ada calon yang gagal diangkat karena tidak memenuhi syarat, seperti tidak memiliki ijazah yang dipersyaratkan.
Kondisi tersebut membuat masa kontrak PPPK menjadi beragam, mulai dari satu tahun, tiga tahun hingga lima tahun.
BKN kini tengah melakukan penataan ulang formasi ASN karena sebagian kontrak PPPK mulai memasuki masa berakhir.
BACA JUGA: Dinkes Tapteng Gelar Kesehatan Gratis Bagi ASN
Langkah ini dilakukan agar kebutuhan pegawai di instansi pemerintah tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelayanan publik.
Di sisi lain, Zudan berharap kondisi ekonomi nasional tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk bagi tenaga PPPK.
“Karena situasi ekonomi seperti saat ini jangan sampai ada PHK massal. Sebisa mungkin PPPK ini diperpanjang dengan peningkatan-peningkatan kualitas,” katanya.
Percepatan pelaksanaan seleksi CASN 2026 dinilai menjadi strategi pemerintah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik. Dengan seleksi yang dimulai lebih awal, calon ASN memiliki waktu menjalani seluruh tahapan mulai dari seleksi, orientasi hingga penempatan sebelum kebutuhan pegawai pada tahun 2026 meningkat.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali komposisi ASN antara PNS dan PPPK, sekaligus meningkatkan kualitas aparatur sipil negara agar lebih profesional, disiplin, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di masa mendatang. (KSC)








