KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, mewakili Menteri Pertahanan menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (Unaudited) sekaligus entry meeting pemeriksaan LKPP Tahun 2025.
Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Selasa (31/3/2026), sebagai bagian dari proses audit tahunan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam paparannya menegaskan bahwa LKPP Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban utama pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Harga BBM Tetap, ASN Mulai WFH Setiap Jumat per April 2026
“Pemeriksaan LKPP dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas audit,” ujar Isma. Ia juga menegaskan peran BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri sesuai amanat konstitusi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pengelolaan APBN Tahun 2025 dilakukan secara hati-hati dan adaptif di tengah dinamika perekonomian global.
Menurutnya, pemerintah terus menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Belanja negara diarahkan agar tetap efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
BACA JUGA: Dua Restoran Indonesia Tembus Asia’s 50 Best Restaurants 2026
Kehadiran Sekjen Kemhan RI dalam forum ini mencerminkan komitmen kuat Kementerian Pertahanan dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sinergi antara kementerian/lembaga dan BPK diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis penguatan akuntabilitas fiskal dapat terus mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. (KSC)
TIM REDAKSI
