KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Tepat setahun sudah tragedi berdarah yang merenggut nyawa wartawan Rico Sempurna Pasaribu bersama istri dan dua anaknya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terjadi. Namun, hingga hari ini, keadilan masih belum menyentuh otak pelaku utama yang diduga kuat seorang oknum anggota TNI. Dalam momentum setahun ini, anak korban, Eva Meliani Pasaribu, menggandeng Koalisi Keadilan untuk Jurnalis Sumut (KKJ Sumut) dan LBH Medan untuk mengadukan kasus ini ke berbagai lembaga negara, dari Mabes TNI, Puspomad, hingga Komnas HAM dan Dewan Pers.
Tiga Eksekutor Divonis, Tapi Dalang Diduga Oknum TNI Masih Bebas
Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan vonis terhadap tiga pelaku eksekutor pembunuhan: Bebas Ginting alias Bulang, Rudi, dan Yunus. Bebas dan Yunus dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Rudi dihukum 20 tahun penjara.
BACA JUGA: Sidang Kasus Pembunuhan Wartawan Rico Pasaribu: Saksi Tegaskan Dugaan Kuat Keterlibatan Oknum TNI Koptu HB
Namun, kejanggalan muncul karena ketiganya hanya aktor lapangan. Berdasarkan alat bukti dan kesaksian persidangan, Eva menduga kuat bahwa Koptu HB, seorang oknum TNI, adalah dalang utama pembunuhan yang diduga berlatar pemberitaan almarhum mengenai bisnis perjudian ilegal yang dikaitkan dengan Koptu HB.
Laporan ke Pomdam dan Puspomad Jalan di Tempat, Tak Ada Kepastian
Sejak Juli 2024, Eva telah melaporkan dugaan keterlibatan Koptu HB ke Pomdam I/BB dan Puspomad. Namun setahun berlalu, belum ada penetapan tersangka terhadap oknum tersebut. Lebih ironis, keluarga korban bahkan tidak pernah menerima surat pemberitahuan perkembangan kasus dari institusi militer terkait.
Upaya Eva untuk membantu penyidik, termasuk menghadirkan saksi ahli, tidak direspons. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya keengganan dalam tubuh Pomdam I/BB untuk memproses kasus ini secara objektif dan transparan.
Eva dan KKJ Sumut Datangi Lembaga-Lembaga Negara: Seruan Nasional Untuk Keadilan
Dalam upaya lanjutan, Eva bersama KKJ Sumut dan LBH Medan melakukan advokasi ke berbagai lembaga tinggi negara, membawa harapan terakhir demi tegaknya keadilan:
* Ombudsman RI: Diadukan dugaan maladministrasi dan penundaan penegakan hukum oleh Pomdam I/BB. Ombudsman diminta melakukan pengawasan ketat dan meminta pertanggungjawaban atas stagnasi kasus.
* PUSPOMAD: Diterima langsung oleh Kolonel Zulkarnain selaku Wadan Satidik. Pihaknya menyatakan akan meminta Pomdam I/BB untuk segera menindaklanjuti kasus ini.
* Dewan Pers: Dukung penuh perjuangan Eva dan menyatakan kasus ini sebagai serangan serius terhadap kebebasan pers. Salinan putusan pengadilan yang menguatkan dugaan keterlibatan Koptu HB telah diserahkan secara resmi.
* Mabes TNI: Eva dan tim menyambangi Cilangkap, meminta Mabes TNI turun tangan langsung agar kasus ini tidak “masuk angin”.
* DPR RI – Komisi III dan XIII: Melalui Anggota Komisi XIII, Shadiq Pasadigoe, DPR menyatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bagian dari pengawasan fungsi legislasi.
* Komnas HAM: Telah menyatakan kematian Rico beserta keluarganya mengandung pelanggaran HAM berat, yakni hak hidup, rasa aman, dan kebebasan berpendapat. Komnas HAM akan memanggil pihak-pihak terkait dan turut mengawal penyidikan.
* KPAI: Karena dua korban adalah anak-anak, Eva juga menggandeng KPAI agar aspek perlindungan anak juga dikedepankan dalam penegakan hukum.
Fakta Persidangan dan Putusan Hakim Kuatkan Dugaan Terhadap Koptu HB
Dalam putusan Majelis Hakim, disebutkan bahwa Koptu HB adalah pemilik bisnis perjudian yang menjadi objek pemberitaan Rico. Ia juga atasan langsung dari Bebas Ginting, salah satu eksekutor. Bahkan di luar persidangan, Bebas mengaku langsung kepada Eva bahwa Koptu HB memerintahkan pembunuhan tersebut.
Meski demikian, sampai hari ini, Pomdam I/BB belum pernah memeriksa kembali ketiga terpidana guna menggali lebih dalam peran Koptu HB. Ini menambah daftar panjang kejanggalan dalam penanganan kasus ini.
BACA JUGA: Sidang Kasus Pembunuhan Wartawan Rico Pasaribu: Saksi Tegaskan Dugaan Kuat Keterlibatan Oknum TNI Koptu HB
Seruan Keadilan untuk Insan Pers dan Kemanusiaan
“Ini bukan hanya soal ayah saya, tapi soal bagaimana negara memperlakukan nyawa wartawan dan anak-anak kecil yang tak bersalah,” ucap Eva penuh haru.
LBH Medan dan KKJ Sumut mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa pembiaran terhadap kasus ini sama saja dengan membunuh keadilan dan martabat jurnalisme. Mereka mendesak semua lembaga yang telah mereka datangi untuk bertindak cepat dan tidak tunduk pada tekanan atau kekuasaan.
#KeadilanUntukRico – Menjaga Martabat Jurnalisme, Menjaga Hati Nurani Bangsa
Momentum satu tahun kematian Rico Sempurna Pasaribu seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak, bahwa kejahatan terhadap wartawan bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga ancaman terhadap demokrasi dan hak publik atas informasi.
“Jika suara jurnalis dibungkam dengan kekerasan dan negara membiarkannya, maka hancurlah harapan rakyat akan kebenaran,” pungkas pernyataan KKJ Sumut.
Kini, mata publik menatap tajam pada Mabes TNI, Pomdam I/BB, dan seluruh lembaga yang telah berjanji. Keadilan untuk Rico adalah keadilan untuk kita semua. (KSC)
