MEDAN | kliksumut.com – Aksi demo mahasiswa yang berlangsung digedung DPRD Sumatera Utara. Dan aspirasi Tuntutan mahasiswa sudah diterima anggota DPRD Sumut dan berjanji meneruskannya ke pemerintah pusat. Oleh anggota dewan dari fraksi Gerindra, Gusmiadi turun untuk menemui para pengunjukrasa.
Hal itu dikatakan, Sahat Evan Simatupang, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Indonesia Kerja (RIK), Rabu (25/9) ketika dikonfirmasi dikantornya Jalan Menteng Raya “Lantas demonstrasi untuk apalagi ?”, tanya.
Dikatakannya, Kalau demo punya agenda lain selain yg dituntut tentang revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kebakaran lahan. Maka semua rakyat wajib mencermari demo mahasiswa tersebut. “Gerakan mahasiswa adalah moral force bukan gerakan politik”, jelasnya.
Menurutnya, Diduga demo yang berlangsung kemarin punya agenda menggagalkan pelantikan jokowi presiden 20 Oktober 2019, adalah aksi politik kepentingan, bukan ciri gerakan mahasiswa. ‘Prinsipnya demo mahasiswa itu suara rakyat. Demo mahasiswa adalah aspirasi rakyat. Dan kami dari RIK menghargai demo mahasiswa, asalkan aksi tersebut bukan menggagalkan pelantikan Presiden”, Kata aktivis 98 ini.
Lanjutnya, Demo mahasiswa kita dukung kalau untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau demonya sudah melenceng dari suara rakyat, saya tidak setuju. “Demo mendukung KPK agar tidak dilemahkan, justru harus diperkuat, setuju. Tapi memperkuat tuntutan agar KPK tidak dilemahkan bukan dengan membakar mobil polisi dan merusak gedung DPRD Sumut”, ungkapnya.
Lanjutnya, Saya yakin rakyat yang menitipkan aspirasinya kepada mahasiswa juga tidak menghendaki perusakan itu. “RIK juga mengigatkan agar polisi tidak menggunakan cara kekerasan menangani aksi unjuk rasa mahasiswa”, harapnya.
Dimintanya, Polisi harus lebih bersabar dan melakukan pendekatan persuasif. Jaga nama baik Polri. Sedikit saja anggota Polri melakukan kekerasan mengatasi demo mahasiswa, sudah viral kemana – mana. ‘Jaga marwah institusi, Jaga kewibaaaan dan soliditas dengan TNI agar satu tujuan menjaga NKRI”, kata Sahat.
Sementara itu, Alian Napiah Siregar Bendahara Umum RIK mengatakan, darimana mahasiswa mendapatkan batu-batu untuk melempar polisi dan gedung DPRD Medan dan Sumut. ‘Lemparan batu itu juga mengenai insan pers yang meliput. Tentunya ini menjadi tanda tanya, ada dugaan batu-batu itu sudah dipersiapkan sebelumnya’ katanya.
Dikatakannya, Dan kita lihat sendiri berapa banyak yang jadi korban lemparan baik polisi, dan jurnalis serta berbagai kaca gedung rusak, belum lagi mobil dari pihak kepolisian yang rusak. Semuanya akibat dari lemparan batu tersebut. “Dengan ada aksi tersebut pastinya merugikan semua pihak, baik dari mahasiswa maupun polisi dan jurnalis. Kalau kita mau mempertanyakan, siapa yang diuntungkan dari aksi demo ini?”, tanya Alian Napiah Siregar yang juga Ketua Umum Forum Wartawan Peduli (Forwara) Sumatera Utara.
Apalagi kita tahu ujar Alian, Presiden Jokowi sudah membatalkan rancangan UU KPK dan meminta DPR-RI tidak melakukan perubahan UU KPK. “Saat ini politik semakin memanas menjelang pelantikkan Presiden Jokowi 20 Oktober 2019. Upaya-upaya untuk menggagalkan pelantikkan itu, diduga semakin dibuat dengan berbagai cara”, katanya. (Aswita Sari)
