KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Puluhan massa yang tergabung dalam Partai Buruh Sumatera Utara bersama berbagai elemen pekerja menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (1/5/2026).
Aksi tersebut melibatkan beragam kelompok, mulai dari komunitas ojek online, mahasiswa, hingga elemen masyarakat sipil. Dalam demonstrasi ini, massa menyuarakan sejumlah tuntutan yang menyoroti persoalan ketenagakerjaan, kesejahteraan buruh, hingga konflik agraria di Sumatera Utara.
BACA JUGA: Dari Peringatan Ke Aksi Nyata: Menuntut Keberpihakan Pada Kesejahteraan di Momen Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025
Ketua Exco Partai Buruh Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah agar lebih serius memperhatikan nasib pekerja.
“Kami turun ke jalan dalam momentum May Day ini untuk menuntut keadilan bagi buruh. Masih banyak persoalan yang belum diselesaikan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Willy dalam orasinya.
Dalam tuntutan nasional, massa mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga secara tegas menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.
“Perppu Cipta Kerja harus dicabut karena tidak berpihak kepada buruh. Kami ingin regulasi yang benar-benar melindungi hak pekerja,” tegasnya.
Di tingkat daerah, massa meminta Bobby Nasution untuk segera menemui perwakilan buruh dalam waktu maksimal satu minggu.
“Kami beri waktu satu minggu. Jika tidak ada itikad baik, kami akan menggelar aksi lanjutan setiap hari Senin sampai tuntutan dipenuhi,” kata Willy.
Selain regulasi, massa juga menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut mencapai puluhan ribu kasus. Mereka meminta pemerintah hadir memberikan perlindungan dan jaminan hidup bagi buruh terdampak.
Tak hanya itu, kebutuhan perumahan layak dan terjangkau juga menjadi tuntutan utama. Massa mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan program subsidi perumahan khusus bagi pekerja.
Dalam aksinya, buruh turut menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di sektor perkebunan, termasuk praktik eksploitasi tenaga kerja. Mereka mendesak penegakan hukum yang tegas.
Isu agraria juga menjadi perhatian, terutama terkait nasib petani yang tidak memiliki lahan atau terdampak konflik dengan mafia tanah.
“Petani harus mendapat kepastian hukum dan akses terhadap lahan. Ini penting untuk mendukung kedaulatan pangan,” tambah Willy.
Perwakilan massa sempat melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, mereka mengaku belum menerima keputusan konkret.
BACA JUGA: Peringatan Hari Buruh Diwarnai Protes di Berbagai Negara
“Baru sebatas janji akan menyampaikan tuntutan ke gubernur dan tindak lanjut jadwal pertemuan,” ungkapnya.
Massa menegaskan aksi ini akan terus berlanjut jika tuntutan tidak segera direspons. Demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga selesai. (KSC)
