REPORTER: Bambang
KLIKSUMUT.COM | DELI SERDANG – Suasana memanas terjadi di halaman Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (11/6/2025), saat ratusan buruh dan pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa menuntut perubahan kebijakan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
Lebih dari 100 orang buruh memadati lokasi, setelah sebelumnya berkumpul dan berkonvoi dari kawasan Kawasan Industri Modern (Kim Star) Tanjung Morawa menuju pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
Salah satu tuntutan utama massa adalah mendesak Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, agar mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Norma Siagian, yang selama ini dikenal luas dengan julukan “Mamak Buruh”.
BACA JUGA: Bupati Sergai Terima Aspirasi Buruh di Hari Buruh Nasional, Janji Tindaklanjuti Tuntutan Serikat Pekerja
Tudingan Penyalahgunaan Wewenang
Dalam orasinya, para demonstran menilai Norma Siagian telah melakukan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam hal penerbitan pencatatan perusahaan outsourcing. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang pada 1 Mei lalu mengungkapkan rencana penghapusan sistem outsourcing secara nasional.
“Raut wajah buruh saat itu sumringah karena Presiden Prabowo ingin menghapus outsourcing. Tapi ironisnya, Disnaker Deli Serdang justru diduga melegalkan outsourcing,” ujar Donald, salah satu orator.
Para buruh menyebut langkah pencatatan perusahaan outsourcing oleh Disnaker pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 sebagai bentuk pelecehan terhadap upaya negara memperbaiki sistem ketenagakerjaan.
“Seharusnya izin dan pencatatan perusahaan baru ditunda dulu sampai konstitusi ditegakkan. Kami menduga Plt Kadisnaker menyalahgunakan wewenang,” ujar orator lainnya, Ahmad Shah Eben.
Buruh Resah: Upah Tak Sesuai, BPJS Tak Terdaftar
Aksi protes juga didorong oleh praktik eksploitasi yang dialami buruh di berbagai perusahaan outsourcing. Massa menyampaikan keluhan seperti upah di bawah UMK, tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga pungutan liar oleh agen kerja.
Norma Siagian Geram Dituding Salahgunakan Jabatan
Menanggapi tudingan tersebut, Norma Siagian tetap mencoba tenang saat menghadapi massa, namun terlihat geram saat memberikan keterangan kepada media.
“Outsourcing itu tidak pernah dicatat. Yang dicatat adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sesuai PP 35. Lagipula saya baru dua bulan jadi Plt Kadisnaker,” ujar Norma.
Ia menyebut pencatatan yang dilakukan oleh pihaknya adalah legal sesuai aturan dan bukan bentuk dukungan terhadap praktik outsourcing bermasalah.
“Saya secara pribadi sangat mendukung penghapusan outsourcing, apalagi yang melanggar ketentuan soal upah. Tapi sampai saat ini belum ada aturan penghapusan. Semua harus sabar menunggu,” tambahnya.
Meski mengaku terbuka untuk berdialog, Norma mengaku tidak bisa menerima tuduhan sepihak yang menyudutkan dirinya.
“Kita dukung tuntutan serikat kalau sesuai aturan dan dengan komunikasi yang baik. Saya ini bukan orang baru,” tegasnya.
BACA JUGA: May Day di Sumut: Buruh Gelar Aksi Makan Bersama, Desak Gubernur Bobby Nasution Tanggapi Tuntutan
Massa Tolak Dialog, Serahkan Tuntutan ke Asisten III
Menariknya, massa memilih tidak berdialog langsung dengan Norma. Sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kinerjanya, mereka menyerahkan tuntutan tertulis langsung ke Asisten III Pemkab Deli Serdang, David Efrata Tarigan.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan karena mengangkat isu strategis yang tengah diperjuangkan secara nasional: penghapusan sistem outsourcing yang selama ini dianggap merugikan pekerja. (KSC)
