KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari evaluasi program hilirisasi industri, pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik, hingga penguatan ketahanan energi dan stabilitas pasokan listrik nasional.
Usai rapat, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan berbagai program hilirisasi yang sedang berjalan.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik Indonesia.
Bahlil mengungkapkan, proyek kerja sama antara CATL dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah rampung dan siap memasuki tahap peresmian.
“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi program hilirisasi. Beberapa sudah berjalan, termasuk program hilirisasi ekosistem baterai mobil kerja sama antara CATL dan Antam yang sudah selesai,” ujar Bahlil.
Menurutnya, peresmian proyek tersebut direncanakan berlangsung pada akhir Juli 2026.
Selain hilirisasi, Presiden Prabowo juga meminta laporan terkait kondisi ketahanan energi nasional.
Bahlil memastikan pemerintah terus menjaga ketersediaan energi agar kebutuhan masyarakat dan industri tetap terpenuhi.
“Ketahanan energi kita rata-rata berada di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.
BACA JUGA: ASBF Regional Sumut Gandeng UPMI dan Potensi Utama di ProPak Asia Bangkok 2026
Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor energi agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan pemasok mencapai sekitar 180 hingga 190 juta ton.
Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah memiliki kontrak dengan PLN.
“Secara kontrak sebenarnya tidak ada masalah. Namun PLN membutuhkan batu bara dengan kalori medium untuk kebutuhan blending,” jelasnya.
Pemerintah kemudian mengambil langkah koordinasi agar kebutuhan pembangkit listrik tetap berjalan optimal dan pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu.
Untuk mencegah persoalan serupa terjadi kembali, pemerintah membentuk tim pengawasan pengadaan batu bara yang melibatkan sejumlah pihak.
Tim tersebut terdiri dari PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
“Kita tidak ingin masalah seperti ini terjadi berulang. Karena itu dibentuk tim pengadaan untuk melakukan pengawasan dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” ujar Bahlil.
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh kementerian terkait segera mengambil langkah strategis dan terukur.
Arahan tersebut bertujuan memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan maksimal sekaligus mempercepat transformasi industri nasional.
BACA JUGA: Harga Emas Antam Turun Rp61.000 Sepekan, Buyback Anjlok Rp99.000 per Gram
“Presiden Prabowo meminta kami segera melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ungkap Bahlil.
Pertemuan di Istana Merdeka tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta membangun fondasi ekonomi berbasis industri yang berkelanjutan. (KSC)
TIM REDAKSI
