Inilah, lanjut Pdt Asaf T Marpaung, secara singkatnya history kepemilikan tanah Gereja IRC. “Meski dalam administrasi ada nama saya, namun pemilik sebenarnya tanah gereja ini adalah para jemaat IRC, bukan milik pribadi saya. Dan, perlu saya sampaikan bahwa setetes keringat dari keluarga Guntur Togap Marbun tidak ada disumbangkan atau keluar dalam pembangunan Gereja IRC. Para jemaat lah yang saling bergotongroyong menyumbang materi dan tenaga dalam pembangunan Gereja IRC,” ucapnya.
Perlu dicatat bahwa, ucap Pdt Dr Asaf T Marpaung, sebelumnya kami melakukan gugatan hukum atas sertifikat tanah atasnama Milva Riosa Siregar, adalah kasus perampasan, bukan kepemilikan.
Terjadinya gugatan hukum tersebut disebabkan karena pada bulan Februari 2018, terjadi perampasan secara paksa sertifikat tanah yang dilakukan langsung oleh Guntur Marbun bersama orang-orang tak dikenal di dalam kantor administrasi Gereja IRC.
“Dalam putusan sengketa hukumnya di PN Medan pada 19 Desember 2018, majelis hakim pada point ke 4 memerintahkan Tergugat I, yakni Milva Riosa Siregar dan Tergugat II adalah Guntur Togap Marbun, untuk menyerahkan sertifikat asli nomor 4657 seluas 831 M2 dan sertifikat asli nomor 2556 seluas 548 M2 dalam keadaan baik kepada Gereja IRC. Dan pada point 6 menyatakan sertifikat nomor 2556 dan nomor 4657 an. Tergugat I tidak memiliki hak apapun atas terhadap sertifikat tersebut,” sebut Pdt Dr Asaf T Marpaung.
BACA JUGA: Terima Informasi Dugaan Kecurangan, Ombudsman Sumut Minta Disdik Perketat Pengawasan PPDB
Namun, oleh saudari Milva dan saudara Guntur melakukan banding atas putusan itu di Pengadilan Tinggi Sumut hingga bergulirnya banding lagi ke Mahkamah Agung. Dan yang harus diketahui publik bahwa putusan di Mahkamah Agung atas perkara tersebut pada 7 Agustus 2019, adalah putusan tidak dapat diterima alias putusan NO, baik dari pihak pemohon penggugat maupun tergugat.
Dikutip dari website Kementerian Keuangan disebutkan bahwa “Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil.”
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Bina Kerjasama Antar Generasi (DPP GM BKAG) Indonesia, Samuel Marpaung meragukan pernyataan kuasa hukum atau pengacara saudara Guntur Togap Marbun, mengatakan bahwa permasalahan sengketa tanah ini juga sudah ada putusan Mahkamah Agung.
“Pengacara itu harus menjabarkan ke publik petikan putusan Mahkamah Agung yang sebenar-benarnya. Jangan ambigu, menyatakan sudah ada putusan Mahkamah Agung, tapi tidak terperinci isi petikan putusan tersebut. Apakah pengacara itu memahami putusan NO yang disebutkan majelis hakim Mahkamah Agung?” ucap Samuel.
Samuel mengungkapkan, sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa “Advokat dalam melakukan tugasnya lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan”. Dan dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan, “Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.”
“Harusnya seorang advokat menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia, tidak memberikan informasi yang dinilai menyesatkan, seperti halnya yang diutarakan pengacara Jonathan Tambunan di media yang mengatakan, “Atas dasar kepemilikan SHM dan putusan Mahkamah Agung, Jonathan meminta IRC meninggalkan lokasi itu”.
Menurut Samuel, atas dasar apa minta jemaat IRC untuk ‘angkat kaki’. “Negara kita negara hukum. Silahkan gugat ke jalur hukum, ada proses hukum yang harus dilalui, sebelum memberikan statement yang terbilang menyesatkan umum. Jemaat IRC menanti gugatan hukum terkait kepemilikan tanah Gereja IRC,” cetusnya. (Wl/HT)
