Sementara dalam wawancara usai pertemuan bersama pemangku kepentingan di Sumut, Ketua Tim Kunker Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengungkapkan, kehadiran mereka dalam rangka membantu pemerintah menjalankan program ASO.
“Jadi kita akan mengecek berapa yang harus dapat perangkat televisi digital Set Top Box (STB), daerah mana yang keterjangkauannya nanti akan hilang, hal teknis serta kebijakan. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat memberikan masukan yang positif,” ujar Utut.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Tingkatkan Kegiatan Ekonomi Produktif Untuk Hadapi Ancaman Krisis Pangan dan Inflasi
Dirinya juga menyebutkan, pemerintah berkomitmen menyediakan satu juta STB (decoder), ditambah dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Sebab jumlahnya cukup besar, sehingga tidak bisa hanya televisi swasta yang menyediakan, begitu juga pemerintah. Namun keduanya harus saling bekerja sama.
“Idealnya dari pemerintah, itu datanya kan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yakni 10,8 juta atau maksimal 11 juta (STB),” ujar Utut.
Senada dengan itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI Usman Kansong mengatakan, pihaknya terus mendampingi Panja ASO di Sumut dalam proses perwujudannya, dimana penerapannya dijadwalkan pada 2 November 2022 mendatang.
“Untuk itu kami berterima kasih kepada Panja ASO (Digitalisasi Penyiaran), sehingga ini bisa terlaksana sesuai aturan,” pungkasnya. (Wl)
