KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH ~ Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan longsor. Rakor berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (19/12/2025). Lanhkah ini sebagai upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak di sejumlah kabupaten/kota.
Rakor ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, baik secara luring maupun daring. Hadir perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Selain itu turut Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rakor juga melibatkan Kementerian Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Dari daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menghadiri rapat bersama para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli dan staf khusus Gubernur Aceh, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri atas TNI, Polri, dan Basarnas.
Sejumlah pejabat kementerian juga mengikuti rakor secara daring, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Nazib Faisal, bersama Sekda Aceh M. Nasir, memimpin rakor tersebut.
BACA JUGA: Pemkot Bogor Turun Tangan Bantu Pemulihan Bencana Aceh Tamiang
Fokus Empat Agenda Pascabencana
Dalam rapat, peserta membahas empat agenda utama penanganan pascabencana. Keempat agenda itu meliputi pelaksanaan tanggap darurat tahap II hingga 25 Desember 2025, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan mitigasi risiko bencana, serta pemetaan kebutuhan dan skema pendanaan.
Sekda Aceh M. Nasir memaparkan bahwa banjir dan longsor telah merusak berbagai infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, serta fasilitas umum. Dampak bencana juga meluas ke aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Imbau Masjid Gelar Shalat Ghaib dan Doa untuk Korban Bencana Sumatera
Ia juga menjelaskan Pemerintah Aceh menangani bencana melalui sistem enam klaster sejak Tanggap Darurat Tahap I hingga Tahap II agar penanganan berjalan terkoordinasi. Sekda Aceh menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara terukur.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang segera dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar Nasir.
BACA JUGA: Kapolri Tegaskan Polri Tak Akan Tinggalkan Anggota Korban Bencana di Sumatera dan Aceh
Akses Terputus Jadi Perhatian Pemerintah Pusat
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah pusat hadir sejak fase tanggap darurat, termasuk ketika sejumlah wilayah masih terisolasi akibat terputusnya akses darat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan melalui jalur udara sambil mendorong pembukaan akses darat.
“Alat berat harus segera menembus titik-titik jalan yang terputus agar distribusi logistik kembali lancar,” ujar AHY.
Ia menegaskan pemerintah mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastruktur dasar, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga segera membangun kembali rumah warga, termasuk merelokasi permukiman ke kawasan yang lebih aman dari ancaman bencana.
BACA JUGA: Menko AHY Tegaskan Infrastruktur Harus Dorong Inklusivitas dan Ketahanan Bencana
Sinkronisasi Data hingga Pengawasan Berkelanjutan
Dalam rakor tersebut, AHY menyampaikan empat arahan utama kepada seluruh pemangku kepentingan. Arahan itu mencakup sinkronisasi dan validasi data kerusakan infrastruktur antara pusat dan daerah, dan pendampingan kementerian serta lembaga dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Arahan selanjutnya terkait penyusunan peta jalan rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif serta realistis, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Selain itu, masing-masing kementerian yang hadir juga menyampaikan masukan teknis terkait penanganan pascabencana di Aceh guna memperkuat koordinasi lintas sektor. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan








