Pemerintah Provinsi Tidak Bertanggungjawab Atas Kewenangannya Terhadap Bencana Banjir Aceh Utara

Pemerintah Provinsi Tidak Bertanggungjawab Atas Kewenangannya Terhadap Bencana Banjir Aceh Utara
Politisi Partai Aceh (PA), Nasrizal atau lebih dikenal Cek Bay.

LHOKSUKON | kliksumut.com – Banjir yang melanda Aceh Utara sudah berpuluh puluh tahun lamanya namun hingga saat ini belum ada solusi dari pihak pemerintah terhadap cara untuk menanggulanginya.

Seakan banjir yang terjadi hampir setiap bulan dan rutin terjadi setiap tahun tersebut hanya menjadi ajang untuk para pemangku kekuasaan untuk berkunjung ke Aceh Utara, namun tidak pernah ada solusi dan juga penanganan yang serius dari pihak terkait.

Dimana diketahui banjir yang terjadi selain dari faktor tinggi nya curah hujan di Aceh Utara dan Bener Meriah juga disebabkan oleh banyaknya tanggul sungai di Aceh Utara yang sudah hancur tanpa kepedulian dari pihak Pemerintah.

BACA JUGA: Banjir Aceh Utara Sudah 13.708 Warga Mengungsi

Menanggapi permasalahan tersebut Nasrizal atau lebih dikenal Cek Bay angka bicara, dimana dirinya sangat prihatin dengan kondisi Aceh Utara saat ini yang hampir setiap bulan dan tahun banjir terjadi, ungkap Cek Bay pada Kamis (06/10/2022).

Dirinya mengakui selama ini pihak pemerintah Aceh Utara selalu terbentur dengan kewenangan penanganan dalam hal sungai-sungai yang ada di Aceh Utara. Dimana kewenangan tersebut berada di tingkat Provinsi dan Pusat.

Namun dalam eksekusinya pemerintah Provinsi dan pusat seakan tidak serius dalam hal untuk penanganan kerusakan -kerusakan sungai tersebut dan imbasnya masyarakat Aceh Utara selalu kebanjiran, sebut Cek Bay.

“Provinsi jangan hanya sekedar mengatasnamakan saja kewenangan penanganan tanggul dan sungai di Aceh Utara namun tidak pernah berbuat terhadap kewenangannya tersebut, dimana kita lihat sudah bertahun-tahun lamanya kebocoran tanggul sungai di Aceh Utara tanpa ada upaya untuk melakukan perbaikan,” ungkap Cek Bay yang juga politisi Partai Aceh (PA).

Dirinya geram terhadap sikap Pemerintah Provinsi yang seakan lepas tangan dengan kewenangannya.

Pos terkait