KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng tahun 2026 dipercepat. Program prorakyat ini menjadi prioritas nasional dan telah menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bantuan pangan tidak mengalami penundaan dan akan segera direalisasikan setelah seluruh persiapan distribusi dinyatakan siap.
“Bantuan pangan tidak ditunda. Ini sudah menjadi direktif Bapak Presiden, tentu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Namun persiapan harus matang karena distribusinya banyak. Lengkap dulu barangnya dengan metode yang disiapkan oleh teman-teman Bulog,” ujar Ketut di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 11,92 triliun untuk menjangkau 33,2 juta penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia.
Setiap penerima akan memperoleh: 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng (Minyakita) untuk alokasi satu bulan.
Namun, penyaluran direncanakan dilakukan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total kebutuhan stok mencapai: 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng.
BACA JUGA: 5 Situs dan Aplikasi Terbaik untuk Kompres Video dan Kompres Video MP4
Langkah percepatan juga ditandai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan kepada Direktur Utama Bulog pada 26 Februari 2026 bahwa anggaran penyaluran telah tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas. Bulog diminta segera menyusun jadwal distribusi nasional.
Selain beras, pemerintah tengah fokus memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyakita yang bersumber dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Kebutuhan Minyakita untuk program bantuan pangan 2026 tercatat sebanyak 132.980.436 liter. Untuk itu, Bapanas terus mendorong Bulog mengumpulkan alokasi minyak goreng dari para produsen.
Penetapan alokasi Minyakita telah dilakukan oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada 24 Februari 2026 melalui surat resmi kepada 73 produsen minyak goreng. Dalam surat tersebut, setiap produsen diwajibkan berkoordinasi intensif dengan Bulog guna memenuhi target DMO.
Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, yang mewajibkan produsen mendistribusikan minimal 35 persen realisasi DMO kepada Bulog dan/atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1).
Pembelian Minyakita oleh Bulog mengacu pada harga tingkat D1 sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.
BACA JUGA: Harga Pangan Stabil, Satgas Saber Pangan Intensifkan Pengawasan Rantai Pasok
Program bantuan pangan 2026 akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar adalah: Jawa Barat – 6.093.530 penerima, Jawa Timur – 5.638.478 penerima, Jawa Tengah – 5.071.126 penerima, Sumatera Utara – 1.756.846 penerima dan Banten – 1.298.597 penerima
Besarnya jumlah penerima membuat kesiapan logistik menjadi krusial agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. (KSC)
TIM REDAKSI
