KLIKSUMUT.COM | MACAO – Pemerintah Wilayah Administratif Khusus (SAR) Macao bersama Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri di Macao dan Hong Kong menyatakan ketidakpuasan dan penolakan tegas atas komentar tak berdasar dalam Laporan Iklim Investasi AS 2025 yang baru dirilis. Mereka mendesak Washington untuk menghentikan manipulasi politik yang mencemarkan nama baik Macao, demikian disampaikan dalam pernyataan resmi pada Minggu.
Laporan yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS ini mengkritik perkembangan ekonomi dan politik Macao, termasuk revisi sistem pemilihan legislatif dan perubahan Undang-Undang Keamanan Nasional. Pemerintah Macao menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan merugikan citra SAR yang dikenal sebagai pelabuhan bebas dan wilayah bea cukai terpisah dengan rezim pajak sederhana serta prosedur investasi yang efisien.
“Di bawah prinsip ‘satu negara, dua sistem’ dan perlindungan Undang-Undang Dasar, Macao menikmati status ekonomi terbuka yang diakui dunia. Hubungan erat dengan negara-negara berbahasa Portugis semakin memperkuat peran Macao sebagai platform perdagangan antara China dan komunitas Lusofon,” jelas pernyataan resmi tersebut.
BACA JUGA: Dunia Internasional Soroti Kematian Driver Ojol di Jakarta, Seruan Keadilan
Selain itu, pemerintah Macao menegaskan keberhasilan reformasi administrasi publik yang telah mengurangi intervensi pemerintah dan memperbaiki iklim usaha secara signifikan. Pemilu Majelis Legislatif ke-8 yang baru saja digelar menunjukkan tingkat partisipasi pemilih tertinggi dengan 53,35%, membuktikan sistem pemilihan yang diperbarui mendapat dukungan luas.
Pemerintah juga membantah tudingan terkait revisi Undang-Undang Keamanan Nasional, menegaskan bahwa undang-undang tersebut selaras dengan praktik internasional dan menjamin keamanan serta stabilitas jangka panjang Macao.
“Kami mengingatkan AS agar tidak mempolitisasi isu ekonomi dan lebih fokus mendukung pengembangan hubungan dagang bilateral yang stabil,” tambah pernyataan tersebut.
Hong Kong Juga Tolak Kritik AS
Pada hari yang sama, Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri di Hong Kong menyatakan kekecewaan terhadap laporan yang juga mengkritik Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan iklim bisnis di wilayah tersebut. Hong Kong disebut tetap menjadi salah satu ekonomi paling bebas di dunia dengan peringkat daya saing global yang terus meningkat.
BACA JUGA: Gunung Semeru Kembali Erupsi, Sudah 50 Kali Meletus dalam Sepekan
Juru bicara kantor tersebut menegaskan, “AS yang sering menggunakan tarif dan sanksi justru menjadi pengganggu utama lingkungan bisnis Hong Kong. Dengan hampir 1.400 perusahaan Amerika beroperasi di Hong Kong dan surplus perdagangan AS dengan wilayah ini mencapai lebih dari 270 miliar dolar dalam dekade terakhir, AS seharusnya menghormati kedaulatan dan aturan hukum di Hong Kong.” (KSC)
