Pria yang akrab di sapa Epza ini menjelaskan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan, penyidik, penuntut Umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, dan terdakwa.
Baca juga: Sempat Macet, Arus Lalin Medan Berastagi Kembali Normal
Lebih lanjut merujuk, tambah Kadiv Infokom Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) ini menerangkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU pencucian uang ini jelas menyebutkan bahwa yang diblokir itu adalah harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana.
“Makanya apa yang dilakukan oleh pihak bank terhadap rekening anngota keluarga MRS hemat saya secara hukum jelas tidak tepat dan sifatnya sangat dipaksakan sebagai bentuk intimidasi dan masalah baru yang harus diluruskan,” jelas Epza.
Baca juga: Kodim 0201/BS Medan Terima Kunker Irdam I/Bukit Barisan
“Jika menggunakan nalar hukum causalitas atau hubungan sebab akibat, maka akan muncul pertanyaan, apa hubungan kasus pelanggaran penghasutan yang disampaikan pada MRS dengan rekening anggota keluarganya, jawabnya jelas tidak akan ada relevansinya, kecuali kalau sengaja diada-adakan,” tutup Epza. (BNL)
