MEDAN | kliksumut.com – Pemblokiran terhadap 7 rekening anggota keluarga Muhammad Rizieq Sihab (MRS) merupakan sesuatu yang janggal, fatal dan tidak tepat bila merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Betapa tidak, sebab Undang-Undang secara jelas dan tegas mengatur mekanisme pemblokiran rekening nasaban di bank.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi,” ujar Eka Putra Zakran, SH, selaku pengacara kota Medan, Kamis (14/1/2021).
Baca juga: Longsor Susulan Kembali Terjadi, Lalin Medan-Berastagi Tetap Normal
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sambungnya sudah jelas bahwa yang dapat diblokir itu adalah rekening dari seorang atau beberapa orang tersangka ataupun terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, bukan simpanan biasa milik nasabah yang tak bersalah.
