Partai Buruh Sumut Minta Gubsu Berani Revisi UMP 2022 Naik Menjadi 7 %, Ini Alasannya

  • Whatsapp
Partai Buruh Sumut Minta Gubsu Berani Revisi UMP 2022 Naik Menjadi 7 %, Ini Alasannya
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo yang sekaligus Ketua FSPMI Sumut

MEDAN | kliksumut.com Terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara yang hanya naik 0,93 %, Partai Buruh Sumatera Utara menyikapi untuk Gubernur Sumatera Utara agar beranu melakukan revisi UMP 2022 naik menjadi 7%.

“Kami Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara menyampaikan sebagai berikut: Mereka pemerintah provinsi (Gubsu) hanya menghitung berdasarkan inflasi yang rata rata 0,93 persen saja, padahal menurut aturannya juga bisa ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 1,78 persen, sesuai data BPS tahun 2020,” sebut Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo yang sekaligus Ketua FSPMI Sumut.

Willy Agus Utomo juga mengungkapkan bahwa artinya ada sekitar 2,71 persen inflasi plus pertumbuhan ekonomi, dan melihat kondisional hubungan industrial lainya, ditambah alasan buruh tidak naik UMPnya pada tahun 2021 yang lalu.

BACA JUGA: Terlalu! Buruh Bilang Kenaikan Upah Tahun 2002 Lebih Murah Dari Bayar Parkir Sepeda Motor

Bacaan Lainnya

“Harusnya UMP Sumut, boleh naik Diatas 7 %, tinggal dudukan semua pihak yakni serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan pemerintah sebagai penengah untuk memusyawarahkan kesepakatan upah layak bagi buruh,” jelas Willy.

Bahkan Willy menambhakan bahwa harusnya Gubsu bisa menggunakan, tapi lagi lagi karena adanya panduan variabel penetapan upah secara Nasional yang dibilang mengacu pada PP 36 Tahun 2021 serta ancaman Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Gubsu tidak berani mengeluarkan diskresinya.

“Begitupun hingga saat ini kaum buruh diseluruh Indonesia masih gencar menolak pemberlakuan UMP mengacu pada PP 36, karena kalau semua kita baca tentang penetapan UMP dalam PP 36 tersebut, peran dewan pengupahan sudah tidak ada, bahkan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh sudah dihilangkan, dan banyak lagi hak buruh atas upah yang tereduksi,” tambahnya.

Bagaimana mungkin upah buruh dihitung berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi serta variabel paritas daya beli, tungkat penyerapan tenaga kerja, sementara UU dan PP terdahulu menghitung kebutuhan pokok kehidupan buruh untuk bertahan hidup, itu yang dinamakan KHL

“Yang seharunya dalam PP yang sebelumnya, dihitung Sandang Pangan Papan dan sosial kehidupan buruh, itupun dihitung hanya buruh lajang, istri dan anak anak tidak dihitung,” jelasnya lagi.

Diskriminasi Gubsu Pada Buruh

Sekali lagi saya katakan, kemrin pada November 2020, Gubsu Edy tidak menaikan UMP Sumut untuk tahun 2021, padahal saat itu Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi diatas 7 % rata rata.

“Toh harusnya kala itu mereka pakai variabel sesuai buatan mereka itu yang katanya mengacu PP 36 tentang pengupahan, harusnya UMP Sumut Naik Pada Tahun 2021 dikisaran 6 – 10 persen, kenapa mereka bisa abaikan itu kemarin dengan atas nama mementingkan dunia Usaha, harusnya hari ini mengabaikan variabel Kemenaker. Gubsu harusnya berani bilang, demi kesejahteraan buruh yang sudah tidak naik upahnya kemarin, maka dinaikan 7 %, itu baru adil ,” ungkap Willy.

BACA JUGA: DPW FSPMI Sumut : Merdeka Bagi Buruh Ketika Bebas dari Belenggu Omnibus Law Cipta Kerja

Maka kami tegaskan menolak kenaikan UMP, Gubsu harus berani Merivisi dan mengeluarkan diskresi atas nama buruh yang sudah semakin miskin saja saat ini.

“Gantian lah, berlaku adil untuk buruh jangan hanya ke pengusaha saja, bagaimana amanah UU yang mengamanatkan kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi bagi kemanusiaan dapa terpenuhi, jika UMP Sumut hanya naik 0,93 persen atau 23 ribu sebulan,” tambhanya. (red)

Pos terkait