MEDAN | kliksumut.com – Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut) kecewa atas penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara yang hanya sekitar 23 ribu rupiah, atau naik sekitaran 1 persen saja untuk tahun 2022 mendatang.
Bahkan, kata Willy kalau hanya kenaikan tersebut lebih murah dari biaya parkir sepeda motor, ia merinci, jika 1 persen dengan UMP Sumut tahun 2021 yang hanya sebesar Rp.2.499.423, maka perhari bahkan tidak sampai dua ribu rupiah, bahkan jika dihitung dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Kita ambil lagi contoh UMK Medan tahun 2021 kemarin sebesar Rp.3.329.867 kalau 1 persen berarti kenaikan hanya kurang lebih 33 ribu rupiah, juga tidak sampai dua ribu rupiah per hari, sedang kita semua bayar parkir motor saja dua ribu setiap hari bahkan bisa berkali kali dalam sehari, ini sangat terlalu, dan miris nasib kaum buruh saat ini,” ungkap Willy kepada wartawan di Medan, Sabtu (20/11/2021).
BACA JUGA: LBH Medan Minta Gubernur Tindak Tegas Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Sumut Atas Lambatnya Proses Pengaduan Buruh
Willy juga mengatakan, kenaikan yang minim tersebut sebagai bentuk Gubsu Edy Rahmayadi diskriminasi terhadap buruh, bahkan tidak peka dan peduli terhadap buruh.
“Tahun kemarin (2021) UMP dan UMK se Sumut tidak naik, ia bilang prihatin sama pengusaha, padahal infalsi dan pertumbuan ekonomi pada tahun lalu sekitar 6%, kini giliran buruh sudah susah karena tidak naik gajinya, malah tetap mengabaikan tuntutan buruh,” ucap ketua Partai Buruh Sumut ini.
Willy juga mengancam akan menggelar aksi besar besaran atas kenaikan UMP Sumut, bahakan sedang menyiapkan aksi Mogok secara Nasional.
“Kita akan siapkan aksi, kita protes tegas atas kenaikan yang sangat menyakiti hati buruh, kami serikat pekerja serikat buruh yang ada disumut akan bersatu untuk menggelar aksi bersama, bahkan awal Desember nanti kami akan melakukan mogok kerja nasional, sekali lagi kami menolak kaniakan UMP Sumut, dan menuntut kenaikan 7 – 10 %,” tegas Willy.
BACA JUGA: DPW FSPMI Sumut : Merdeka Bagi Buruh Ketika Bebas dari Belenggu Omnibus Law Cipta Kerja
Dampaknya sudah setahun kemarin UMP dan UMK se Sumut tidak naik upah, buruh Sumut itu sudah gali lobang tutup lobang atau gajinya tidak cukup untuk makan dan membiayai kehidupannya, Sudah banyak buruh yang bekerja ganda, contohnya sudah pulang kerja dia harus narik becak atau jadi driver ojek atau gojek, dan kerja serabutan lainya.
“Jika hari ini juga naiknya hanya 23 ribu, itu sama saja tidak ada kenaikan, yang pastinya buruh Sumut makin miskin dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita akan anjlok karena daya beli masyarakat menurun, Toh jika daya beli menurun, berdampak juga ke pengusaha, pastinya produknya tidak laku dipasaran dan akhirnya tutup dan melakukan PHK besar besaran. Nah disini pemerintah provinsi harusnya dapat melihat kondisi ini dengan dapat meningkatkan kesejahteraan buruhnya,” jelas Willy. (wl)
