LAPORAN: Tim Redaksi
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di kantor KPK, Jumat (22/8/2025) memaparkan secara rinci peran dan keterlibatan para tersangka dalam kasus tersebut.
“Peran IEG itu tahu, membiarkan, bahkan meminta saat proses yang dilakukan (pemerasan) oleh tersangka dengan sepengetahuan oleh IEG,” sebut Setyo.
Berdasarkan hasil konstruksi perkara, terungkap adanya praktik pemerasan yang dilakukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dengan mematok biaya tinggi dalam proses pengurusan sertifikat K3 tidak sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku sekaligus terindikasi adanya praktik suap kepada pejabat Kementerian Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Wamenaker Terjaring OTT KPK
“Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah Rp81 miliar,” jelas Setyo
Adapun, dugaan pemerasan tersebut sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya. Dari data dan bukti yang dikantongi KPK, dugaan pemerasan tersebut sudah terjadi selama sekira enam tahun sejak 2019 sampai 2025 dengan nilai Rp81 miliar.
BACA JUGA: Pasca Kena OTT KPK, Foto Mirip Wamenaker Sedang Sakit Beredar Viral di Medsos
Setyo menyebut uang sebesar Rp81 miliar tersebut mengalir ke sejumlah pihak dengan rincian;
- Tersangka Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2019-2024); diduga menerima aliran uang sejumlah Rp.69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda empat hingga penyertaan modal pada tiga perusahaan yang terafiliasi PJK3. Ini terjadi.
- Tersangka Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2020-2025); diduga menerima aliran uang sejumlah Rp.3 milyar yang berasal dari sejumlah transaksi diantaranya setoran tunai mencapai Rp2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar Rp317 juta dan dua perusahaan di bidang PJK-3 dengan total Rp31,6 juta. Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian satu unit kendaraan roda empat sekitar Rp500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai Rp2,53 miliar.
- Tersangka Supriadi (SUP) selaku Koordinator (2020-2025); diduga menerima aliran dana sejumlah Rp3,5 miliar yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar Rp291 juta.
- Tersangka Anitasari Kusumawati (AK) selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2021-2024); diduga menerima aliran dana sejumlah Rp5,5 dari pihak perantara. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggaraan negara, yaitu IEG sebesar Rp3 miliar pada bulan Desember 2024, kemudian FAH dan HR sebesar Rp50 juta per minggu, HS lebih dari Rp1,5 miliar (2021-2024), serta CFA berupa satu unit kendaraan roda empat.
BACA JUGA: Wamenaker Terjaring OTT: Noel Pahlawan atau Penjahat?
“Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK-3 adalah IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFA, HS,” kata Setyo.
KPK terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup.
“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yaitu IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” jelas Setyo.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal XII huruf E dan atau Pasal XII huruf B besar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 64, Ayat I KHP, Juncto Pasal 55, Ayat I ke-1 KHP. (KSC)
