Kapolda Sumut Janji Selidiki Tuntas
Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ. Panca Putra Simanjuntak kepada wartawan mengatakan sedang menyelidiki laporan tentang penemuan kerangkeng itu, tetapi berdasarkan temuan awal sel-sel di mana puluhan laki-laki itu tinggal diketahui sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. “Bahkan ada beberapa orang tua yang memberikan bukti pernyataan tertulis bahwa mereka menitipkan anaknya di tempat itu untuk rehabilitasi narkoba,” ujarnya kepada wartawan.
Anis Hidayah: Ini Jelas Eksploitasi, Bukan Rehabilitasi
Diwawancarai VOA Selasa pagi (25/1)/2022 Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mempertanyakan pernyataan Kapolda Sumut itu.
“Lha memang orang per orang boleh punya kerangkeng/penjara di dalam rumah? Rehabilitasi narkoba kan ada BNN (Badan Narkotika Nasional.red) yang mengelola. Kalau memang rehabilitasi narkoba, tidak dibenarkan menjadi alasan untuk mempekerjakan semena-mena di ladang sawit, dengan jam kerja lebih dari 8 jam, makan cuma kali sehari, ada dugaan dipukul, dan tidak digaji,” tegasnya.
BACA JUGA: KontraS Sumut Peringati Hari HAM, Paparkan Kondisi Pelanggaran HAM di Sumut 2021 ini
Anis menegaskan, “Ini jelas ada unsur-unsur eksploitasi, dan bukan rehabilitasi.” Anis kembali menggarisbawahi permohonan pada Komnas HAM untuk mengusut tuntas praktik pelanggaran HAM tersebut.
Secara terpisah Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam kepada wartawan mengatakan Terbit Rencana Perangin Angin, Bupati Langkat yang kini berada di dalam tahanan KPK, dapat saja diproses hukum akibat laporan ini.
“Kalau memang ditemukan ada kasus penyiksaan, ditemukan ada kasus perdagangan orang, ya tentu kasus ini berbeda dengan kasus korupsinya dan harus tetap dijalankan proses. Jadi berbeda dengan kasus korupsinya, ini bisa kena penyiksaan, bisa juga kena perdagangan orangnya,” ujarnya.
Hingga berita ini disampaikan, upaya VOA menghubungi langsung Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ. Panca Putra Simanjuntak belum membuahkan hasil. (voa)
