LANGKAT | kliksumut.com – Sedikitnya 40 orang dalam dua sel berbentuk kerangkeng besi menyerupai penjara hari Senin (24/1/2022) ditemukan di sebuah lahan di belakang rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin.
Dikutip kliksumut.com dari voaindonesia.com bahwa Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 18 Januari karena dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat pada periode 2020-2022. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) ketiga yang dilakukan KPK pada tahun 2022 ini, KPK juga menemukan barang bukti berupa uang bernilai 786 juta rupiah.
Migrant Care: Puluhan Orang Dipekerjakan Tanpa Gaji dan Dimasukkan Kerangkeng
Penangkapan TRP seakan membuka kotak pandora. Berdasarkan laporan masyarakat, Migrant Care hari Senin melaporkan dugaan praktik perbudakan modern terhadap puluhan pekerja sawit yang ditahan di dalam kerangkeng, di belakang rumah sang Bupati, kepada Komnas HAM.
BACA JUGA: Komnas HAM – USU Kolaborasi Selesaikan Konflik Agraria di Sumut
“Para pekerja tersebut dipekerjakan di kebun kelapa sawit miliknya (TRP.red) selama 10 jam, dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Setelah bekerja dimasukkan ke dalam kerangkeng/sel dan tidak punya akses kemana-mana. Setiap hari mereka hanya diberi makan dua kali sehari. Selama bekerja mereka tidak pernah menerima gaji,” demikian petikan pernyataan Migrant Care.
Ditambahkan, “Para pekerja yang dipekerjakan di kebun kelapa sawit sering menerima penyiksaan, dipukuli sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka.”
Migrant Care mengatakan situasi yang dihadapi para pekerja itu jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip-prinsip pekerjaan layak yang berbasis HAM dan prinsip anti penyiksaan yang terdapat dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia – dan sudah diratifikasi Indonesia menjadi UU No.5/1998 pada 28 September 1998.
“Kuat dugaan telah terjadi praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia,” tegas Migrant Care.
