KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan rotasi besar-besaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sejumlah posisi strategis yang ditinggalkan pejabat bermasalah akan diisi oleh pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari langkah pembersihan institusi.
Purbaya menjelaskan, pengisian jabatan dari internal Kementerian Keuangan tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja dan memperkuat integritas Bea Cukai, khususnya di wilayah rawan pelanggaran.
“Dari pajak yang kita anggap masih bisa bekerja lebih baik,” ujar Purbaya, Rabu (28/1/2026).
Rotasi ini menjadi realisasi janji Purbaya yang sebelumnya menyatakan akan memberikan “kejutan drastis” dalam upaya membenahi DJBC. Ia menegaskan, talenta dari DJP yang dipilih merupakan pegawai dengan rekam jejak baik, berintegritas, serta memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni.
Langkah tersebut juga menyasar sejumlah pelabuhan strategis nasional, antara lain: Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam dan Wilayah Sumatera Utara
BACA JUGA: Indonesia Percepat Transisi Energi Hijau: Target NDC 2030 dan Peluang 4,4 Juta Green Jobs
Pelabuhan-pelabuhan tersebut dinilai memiliki peran krusial sebagai pintu keluar masuk logistik dan komoditas ekspor-impor Indonesia.
Terkait nasib pejabat lama yang terdampak rotasi, Purbaya memberi sinyal tegas. Tidak semua akan mendapat penempatan baru. Beberapa di antaranya bahkan berpotensi dibebastugaskan atau dirumahkan, bergantung pada hasil evaluasi internal.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai detailnya, Purbaya menjawab dengan nada berseloroh namun penuh makna.
“Enggak, sebagian dirumahkan, sebagian enggak, tergantung doa mereka nanti malam,” ucapnya.
Kebijakan tegas ini muncul di tengah situasi serius yang melanda DJBC. Kejaksaan Agung sebelumnya melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai terkait penyidikan dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada 2022.
BACA JUGA: Indonesia Pacu Pengembangan Industri Semikonduktor, Dukung Elektronik dan Kendaraan Listrik
Kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat Bea Cukai, bahkan penyidik turut menggeledah rumah tinggal para pihak yang diperiksa.
Pemerintah berharap, dengan rotasi dan pengisian jabatan oleh talenta DJP, pengawasan terhadap arus barang ekspor-impor di pelabuhan utama dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mentolerir pelanggaran hukum di sektor yang berperan vital bagi perekonomian nasional. (KSC)
TIM REDAKSI
