Menjelang Akhir 2025, Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun: Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru untuk UMKM Naik Kelas di 2026

Menjelang Akhir 2025, Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun: Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru untuk UMKM Naik Kelas di 2026
Airlangga Hartarto

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ekosistem pembiayaan produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menunjukkan kinerja positif hingga menjelang akhir tahun 2025, dengan realisasi penyaluran mencapai Rp240,09 triliun atau 83,77% dari target Rp286,61 triliun. Dana tersebut telah mengalir ke 4,07 juta pelaku UMKM, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap rendah di angka 2,18% per 31 Oktober 2025.

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pencapaian ini menunjukkan konsistensi KUR sebagai motor penguatan sektor UMKM.

“Target debitur baru sudah mencapai 99,96% atau 2,34 juta pelaku usaha, dan debitur graduasi naik kelas mencapai 1,17 juta. Ini membuktikan bahwa KUR bukan hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi benar-benar mendorong usaha tumbuh dan naik kelas,” tegas Airlangga, Jumat (21/11/2025)

Pemerintah juga mencatatkan kinerja impresif dalam penyaluran KUR sektor produksi, yang kini mencapai 60,7%, melampaui target 60%. Peningkatan porsi ke sektor produksi ini sejalan dengan strategi pemerintah mendorong industrialisasi dan memperkuat rantai pasok domestik.

Hingga akhir 2025, penyaluran KUR diproyeksikan mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, di mana setiap satu debitur KUR berpotensi menciptakan empat lapangan kerja baru.

Untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan produktif yang terus berkembang, Pemerintah menetapkan target KUR tahun 2026 sebesar Rp295 triliun, atau akan disesuaikan dengan kecukupan anggaran.

Beberapa arah kebijakan baru yang segera diimplementasikan antara lain:  pertama, suku bunga/marjin KUR ditetapkan flat 6% per tahun. Berlaku untuk seluruh pelaku usaha sektor produktif tanpa pengecualian. Kedua, penghapusan batasan frekuensi akses KUR dimana UMKM dapat mengakses KUR berkali-kali tanpa batas selama memenuhi kriteria.

BACA JUGA: Indosat Ooredoo Hutchison Rayakan Perjalanan ke-58 Tahun, Perkuat Komitmen Hadirkan AI Lebih Inklusif

Bacaan Lainnya

Kedua relaksasi ini sebelumnya hanya berlaku untuk sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (4P) kini diperluas ke semua sektor produksi termasuk industri pengolahan, konstruksi, dan manufaktur.

“Dengan kebijakan baru ini, tidak ada lagi alasan UMKM Indonesia tidak naik kelas,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga memperkenalkan inovasi pembiayaan KUR berbasis Kekayaan Intelektual (KI) yang memungkinkan aset tak berwujud digunakan sebagai agunan tambahan. Di tahun 2026, penyaluran KUR berbasis KI di sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp10 triliun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi kreatif nasional serta mendorong lahirnya lebih banyak startup berbasis inovasi.

Selain KUR, pemerintah juga memperluas manfaat kredit program lainnya sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan nasional.

Realisasi hingga akhir 2025: Kredit Alsintan: Rp59,11 miliar | 84 debitur | serap 168 tenaga kerja. Kredit Program Perumahan (KPP): Rp492,13 miliar | 245 debitur | serap 1.225 tenaga kerja

Target 2026 meningkat signifikan: Plafon Kredit Alsintan: naik menjadi Rp300 miliar, KIPK: ditargetkan Rp500 miliar dan KPP: meningkat hingga Rp36 triliun untuk mendukung program Tiga Juta Rumah

BACA JUGA: Jokowi Tiba di Singapura, Bertemu Lee Hsien Loong Jelang Forum Bloomberg New Economy

Sebagai tindak lanjut Rakor Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, pemerintah akan merevisi Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 yang terakhir diubah menjadi Permenko Nomor 12 Tahun 2025.
Sebelum revisi berlaku, penyaluran kredit program 2026 tetap mengacu pada regulasi aktif saat ini.

Airlangga menutup rapat dengan optimisme bahwa berbagai kebijakan kredit program pemerintah akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“KUR mendorong usaha produktif tumbuh, Kredit Alsintan memodernisasi pertanian, KIPK menghidupkan industri padat karya, dan KPP mewujudkan rumah layak bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan konsisten, program-program ini akan menjadi pengungkit ekonomi nasional,” pungkasnya. (KSC)

TIM REDAKSI

Pos terkait