MEDAN | kliksumut.com – Mengapa harus korupsi? Ketika pertanyaan ini dilontarkan di depan publik, maka akan terlontar beberapa jawaban berbeda terkait dengan korupsi ini. Pasti ada yang menjawab dengan gamblang, karena butuh uang, karena kebutuhan, karena ada kesempatan dan peluang, karena desakan keluarga, atau karena ini dan itu. Semua jawaban itu akan mengerucut pada satu kesimpulan, karena diri kita sendiri belum mampu mengendalikan diri kita sendiri.
Artinya, ketika niat dan kesempatan ada pasti hati kecil kita akan berkata-kata. Masalah besarnya adalah hati kecil kita sering terkalahkan oleh rasio keinginan untuk menjadi kaya, punya mobil, punya rumah, demi gengsi dan desakan kebutuhan rumah tangga (desakan isteri dan anak-anak yang gaya hidupnya berlebihan).
BACA JUGA: Polda Sumut, DPR RI dan Kejatisu Musnahkan Barang Bukti Narkoba dan Judi
Sudah banyak contoh pejabat publik, pengusaha, kepala dinas, kepala rumah sakit, pengusaha dan oknum lainnya yang terlibat dengan lingkaran korupsi dan sudah menjalani hukumannya. Apakah dengan adanya deretan orang-orang yang sudah dihukum karena korupsi membuat perilaku korupsi ini langsung hilang dari muka bumi ini? Korupsi sampai hari ini masih saja ada di negeri ini.
Dalam ruang lingkup tingkat Sumatera Utara misalnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi hingga Desember 2023 untuk seluruh jajaran di wilayah hukum Kejati Sumut sebanyak 131 penyidikan, 194 penuntutan dan 142 sudah dieksekusi. Dari jumlah perkara tersebut, rinciannya adalah khusus untuk Kejati Sumut sudah melakukan penanganan tindak pidana korupsi di tahap penyidikan 24 perkara dan tahap penuntutan 24 perkara.
Kejati Sumut juga sudah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara untuk tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi (uang pengganti) mencapai Rp. 36.079.686.091.
Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dalam sebuah kesempatan menyampaikan paradigma baru pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kini tidak hanya memidanakan para koruptor tetapi bagaimana mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
“Yang perlu menjadi perhatian, paradigma penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini masih terjebak dengan bagaimana memasukkan pelaku ke penjara, padahal dengan memasukkan pelaku ke penjara saja belum cukup mengubah kondisi Indonesia agar bebas dari korupsi,” kata Burhanuddin.
Modus operandi tindak pidana korupsi semakin berkembang dan memberikan dampak kerugian yang semakin besar terhadap keuangan negara. Hal itu telah mengubah cara berpikir Kejaksaan RI dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Bahkan, kata dia, Kejaksaan saat ini sudah fokus pada aspek munculnya kerugian perekonomian negara yang memiliki dampak masif terhadap kerugian negara itu sendiri.
Tak hanya itu, penindakan yang dilakukan Kejaksaan tidak hanya difokuskan pada follow the suspect dengan mengejar, mencari, dan memenjarakan pelakunya saja, tapi juga menggunakan pendekatan follow the money. Tujuannya, mengembalikan kerugian keuangan negara dan pendekatan follow the asset untuk merampas aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi itu sendiri.
SEJAK DINI
Bibit korupsi itu sesungguhnya sudah ada sejak kita kecil, sejak kita mulai mengenal uang, bekerja, mengenal cinta dan mengenal segalanya. Ada banyak tindakan yang kita dilakukan merupakan tindakan korupsi walau tidak sampai menjadi tersangka dalam kasus korupsi seperti yang dilakukan beberapa terpidana kasus korupsi yang merugikan pihak lain atau bahkan merugikan Negara.
Hal-hal kecil dari korupsi yang dilakukan memang mungkin bisa dimaklumi sebagian orang, seperti korupsi waktu yang hampir tidak disadari banyak kalangan, padahal tindakan itu merugikan orang lain atau bahkan merugikan Negara. Terutama bagi ASN yang bekerja digaji negara tapi selalu absen dan terlambat masuk kantor.
Korupsi waktu tidak hanya dilakukan oleh kalangan pekerja atau usia tua ataupun muda, namun korupsi waktu juga telah dimulai dari usia anak-anak, namun kerap kali kurang disadari oleh para orang tua, sehingga korupsi waktu dianggap hal yang biasa, sehingga perilaku korupsi waktu menjadi kebiasaan hingga dewasa bahkan hingga tua.
Berbicara soal perilaku Korupsi waktu, yang akhirnya merambah hingga korupsi harta benda seperti uang, barang berharga lainya. tentu tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan telah terbiasanya seseorang melakukan tindakan korupsi mulai dari hal yang kecil atau nilai korupsi yang kecil hingga ke yang besar.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto,SH,MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH,MH dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa seseorang akhirnya bisa terjerat dalam lingkaran korupsi ketika orang tersebut tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimiliki, ketika seseorang sejak awal sudah punya niat untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan apakah perbuatannya itu melawan hukum atau tidak.
“Sebagai contoh, dalam hal pemanfaatan dana desa misalnya. Pemanfaatan dana desa akan berjalan sesuai harapan apabila aparat desa memedomani 3 hal penting, pertama tertib administrasi dimana dalam perencanaanya diawali dengan musyawarah tingkat desa dan tidak mengambil keputusan sendiri, kedua adalah tertib pelaksanaan atau tertib phisik, jangan nantinya yang direncanakan memperbaiki jalan, tapi yang dilaksanakan adalah membangun gudang atau balai desa. Ini sudah menyimpang dan tidak tertib phisik lagi,” katanya.
Kemudian, lanjut Yos A Tarigan yang ketiga adalah kemanfaatan. Yang artinya, apa yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.
“Apabila Kepala Desa dan aparat desa menjalankan 3 hal ini dengan benar, maka akan terhindar dari perbuatan melawan hukum atau korupsi, ” tandas Yos.
Agar tidak terjerumus pada perilaku korupsi, kata Yos A Tarigan hendaknya kita membentengi diri dengan sikap bersyukur dengan apa yang kita miliki, namun yang harus diperhatikan dan dimulai adalah membiasakan untuk disiplin terhadap waktu, karena korupsi waktu yang dimulai sejak dini merupakan cikal bakal tindakan korupsi yang lebih besar dikemudian hari.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari banyaknya penanganan perkara yang ditangani tetapi harus dilihat dari keberhasilan dalam mencegah terjadinya korupsi,” katanya.
UPAYA PENCEGAHAN
Lembaga Kejaksaan, sebagai salah satu aparat penegak hukum saat ini tidak hanya berorientasi pada penindakan tapi juga pencegahan, salah satunya lewat penyuluhan hukum dan penerangan hukum.
“Penyuluhan hukum dan penerangan hukum sangat penting dalam memberikan pencerahan terkait tindak pidana korupsi, penerangan hukum ini sebagai upaya edukatif dan preventif agar tidak ada pelanggaran hukum. Pencegahan dengan penerangan hukum tersebut, sangat penting dilakukan sebelum terjadinya korupsi. Namun, jika korupsi telah dilakukan sudah dipastikan langkah penindakan tegas akan dilakukan karena hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu,” kata Yos A Tarigan.
Penyuluhan hukum yang dilakukan Kejati Sumut, kata Yos sudah menyasar sekolah SMA/SMK bahkan peserta didik SD dan SMP. Kemudian ke kampus, pesantren dan sekolah disabilitas.
BACA JUGA: Gubsu Apresiasi Kejatisu Adhyaksa Peduli Vaksinasi 1.850 Warga Untuk Dosis Tahap 2
“Ini semua dilakukan sebagai upaya edukasi mengajak peserta didik sejak dini mengenali hukum dan menjauhi hukuman,” tandasnya.
Edukasi ke kampus terkait pengenalan hukum menjadi sangat penting, karena mahasiswa adalah kelompok penting yang berperan dalam membangun budaya antikorupsi. Anak-anak sejak dini harus ditanamkan betapa pentingnya nilai-nilai kehidupan bersyukur dan bekerja keras.
Nilai-nilai tersebut antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dan, yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana anak-anak sejak dini dididik untuk menguasai dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Karena hal paling penting dalam korupsi dan upaya pencegahannya adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. (Wali)








