LBH Medan Soroti Anggaran Rp10 Miliar Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan, Sebut Pemkot Salah Prioritas

Pelaku Curanmor Ditembak Polisi di Medan, Mengaku Sudah 20 Kali Beraksi untuk Beli Sabu
Seorang tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bernama Aditya Gilang (20) tersungkur setelah kedua kakinya ditembak personel Satuan Reskrim Polrestabes Medan saat melakukan pengembangan kasus

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengkritik keras kebijakan Pemerintah Kota Medan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar dari APBD Kota Medan untuk pembangunan atau rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH, MH, menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan prioritas pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah tersebut justru dilakukan ketika Kota Medan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan, banjir, jalan rusak, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga pelayanan publik yang dinilai belum optimal.

“Pengalokasian dana rakyat sebesar Rp10 miliar untuk rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan merupakan kebijakan yang sangat keliru dan melukai hati rakyat. Ini menunjukkan adanya kesalahan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujar Irvan dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).

BACA JUGA: LBH Medan Serahkan Kesimpulan Judicial Review UU Peradilan Militer, Desak MK Akhiri Impunitas dan Dualisme Yurisdiksi

LBH Medan mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan tercatat dengan Kode RUP 66841851 dengan nilai anggaran mencapai Rp10 miliar.

Menurut LBH Medan, nilai tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi sebelumnya yang berada di kisaran Rp5 miliar.

Irvan mengatakan, hingga kini tidak terdapat penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai alasan kenaikan anggaran maupun urgensi pelaksanaan proyek tersebut.

“Tanpa adanya keterbukaan kepada publik mengenai dasar perhitungan dan kebutuhan rehabilitasi, kebijakan ini menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.

LBH Medan berpendapat, APBD seharusnya lebih difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut mereka, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Medan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, penanganan banjir, perbaikan drainase, pengelolaan sampah, kawasan kumuh, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik.

“Kebijakan ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam menentukan prioritas fiskal daerah karena tidak memiliki urgensi langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Irvan.

Selain mempertanyakan prioritas anggaran, LBH Medan juga menyoroti penggunaan APBD untuk membiayai rehabilitasi fasilitas institusi Polri yang menurut mereka telah memperoleh alokasi anggaran cukup besar melalui APBN.

Mengacu pada Data DIPA Tahun Anggaran 2026, pagu anggaran Polri secara nasional disebut mencapai sekitar Rp145,65 triliun.

Dengan besarnya dukungan anggaran tersebut, LBH Medan mempertanyakan urgensi penggunaan APBD Kota Medan untuk membiayai pembangunan fasilitas institusi vertikal tersebut.

“Kebijakan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pembiayaan dan mengurangi ruang fiskal daerah yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.

LBH Medan juga menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk asas kepentingan umum, kemanfaatan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keterbukaan.

Mereka menyebut, penggunaan APBD harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai ketentuan konstitusi yang menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak.

LBH Medan juga meminta Pemerintah Kota Medan membuka dokumen perencanaan, kajian kebutuhan, serta dasar perhitungan anggaran proyek tersebut kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

Dalam pernyataannya, LBH Medan menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Medan, yakni:
Membatalkan atau menghentikan anggaran Rp10 miliar untuk rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan.
Membuka seluruh dokumen perencanaan, kajian kebutuhan, dan dasar penganggaran proyek kepada masyarakat.

BACA JUGA: LBH Medan Kecam Penanganan Kasus Amsal Sitepu, Desak Jaksa Agung Copot Kajari Karo

Mengembalikan fokus pembangunan pada kebutuhan mendasar masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, drainase, pengendalian banjir, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Mendesak DPRD Kota Medan serta lembaga pengawas melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD agar sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

LBH Medan juga menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila proyek tersebut tetap dilaksanakan.

“Apabila kebijakan ini terus dipaksakan, LBH Medan sebagai lembaga yang konsen terhadap penegakan hukum dan HAM akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan persoalan ini kepada KPK dan Kejaksaan Agung,” tegas Irvan. (KSC)

Pos terkait