KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Sidang Judicial Review Undang-Undang Peradilan Militer yang diajukan dua keluarga korban kekerasan TNI kini memasuki tahap akhir. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan resmi menyerahkan kesimpulan (konklusi) kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/5/2026).
Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eva Meliani Br. Pasaribu, anak dari almarhum Rico Sempurna Pasaribu, serta Lenny Damanik, ibu kandung MHS. Mereka menggugat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
BACA JUGA: Polsek Medan Baru Diduga Tidak Serius, LBH Medan Desak Polda Sumut Ambil Alih Kasus Kematian Wartawan Nico Saragih
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, Irvan Saputra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon merupakan sebuah keniscayaan demi mengakhiri dualisme yurisdiksi peradilan di Indonesia.
Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, baik dari saksi maupun ahli yang dihadirkan pemohon, pemerintah, DPR hingga pihak terkait yakni Panglima TNI, memperlihatkan adanya persoalan serius dalam praktik peradilan militer selama ini.
“Pasal yang diuji, yakni Pasal 9 angka 1 sepanjang frasa ‘tindak pidana’, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 UU Peradilan Militer, nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ujar Irvan dalam keterangannya di Medan.
LBH Medan menilai aturan tersebut melanggar prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum serta menghilangkan independensi hakim dalam penegakan hukum.
Koalisi masyarakat sipil menyebut lahirnya UU Peradilan Militer tidak lepas dari produk hukum era Orde Baru yang dianggap melahirkan kultur impunitas dan memberikan perlindungan berlebihan kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.
Mereka menilai persoalan peradilan militer bukan hanya menyangkut teknis yurisdiksi, melainkan juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum.
LBH Medan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Imparsial dan KontraS mengaku menemukan banyak kasus yang menunjukkan minimnya transparansi dalam proses peradilan militer.
Beberapa persoalan yang disorot antara lain akses informasi yang tertutup, laporan penanganan perkara yang tidak jelas, konflik kepentingan, tuntutan dan vonis ringan terhadap pelaku, hingga praktik impunitas yang terus berulang.
Dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan sejumlah pasal dalam UU Peradilan Militer inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Adapun poin-poin utama dalam kesimpulan pemohon meliputi:
1. Pasal yang diuji dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. UU Peradilan Militer dinilai menjadi instrumen pelanggengan impunitas dan tidak menjunjung prinsip fair trial;
3. Hilangnya kemerdekaan hakim serta pelanggaran prinsip persamaan di muka hukum;
4. UU Peradilan Militer dianggap tidak relevan dengan perkembangan hukum modern;
5. Pemerintah dan DPR dinilai tidak memiliki keseriusan merevisi UU tersebut selama lebih dari 20 tahun, sehingga MK diminta mengambil langkah konstitusional untuk mengisi masa transisi;
6. Mahkamah Konstitusi diminta mendesak DPR melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Peradilan Militer.
Koalisi masyarakat sipil menilai Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai guardian of the constitution untuk memastikan tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara.
BACA JUGA: Dua Terdakwa Pembunuhan Berencana Wartawan Rico & Keluarga Divonis Seumur Hidup, LBH Medan: Saatnya Ungkap Otak Pelaku!
Mereka juga menegaskan bahwa semangat reformasi, amanat TAP MPR VII/2000, UU TNI, serta UU Kekuasaan Kehakiman sudah seharusnya menjadi dasar bagi MK untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon.
“Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi solusi untuk mengakhiri impunitas dan dualisme yurisdiksi peradilan demi tegaknya hukum, keadilan, dan keselamatan warga negara dari ketidakadilan peradilan militer,” tutup Irvan Saputra. (KSC)
