KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Viralnya keluhan seorang pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengaku harus menunggu pelayanan rumah sakit selama berjam-jam menjadi sorotan publik. Terlepas dari berbagai klarifikasi yang berkembang dan proses penelusuran fakta yang masih berlangsung, peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm penting bagi dunia kesehatan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S. Siregar, menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga menyangkut hak pasien untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses selama menjalani proses pelayanan.
Menurutnya, ketika pasien harus menunggu tanpa kepastian, menerima informasi yang berbeda dari petugas, atau tidak mengetahui kondisi ketersediaan layanan, maka potensi kesalahpahaman hingga konflik akan semakin besar.
BACA JUGA: LAPK Desak Pertamina Jujur Soal Kelangkaan BBM di Medan, Antrean Panjang Dinilai Rugikan Konsumen
“Peristiwa yang viral ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan,” ujarnya kepada kliksumut.com, Kamis (6/8/2026).
LAPK menilai salah satu persoalan mendasar yang masih banyak dikeluhkan masyarakat adalah minimnya keterbukaan informasi mengenai antrean pelayanan dan ketersediaan tempat tidur (bed availability).
Selama ini, kata Padian, banyak pasien dan keluarganya harus menunggu dalam ketidakpastian, bahkan berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya karena memperoleh informasi yang berbeda mengenai ketersediaan kamar rawat inap.
Karena itu, setiap rumah sakit dinilai perlu memiliki sistem informasi publik yang menampilkan antrean pelayanan dan ketersediaan tempat tidur secara berkala dan dapat diakses langsung oleh masyarakat.
“Keterbukaan informasi tersebut harus menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik sekaligus pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, jujur, dan mudah dipahami,” tegasnya.
LAPK mengapresiasi langkah digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN. Namun demikian, organisasi tersebut menilai penyediaan informasi yang hanya mengandalkan aplikasi digital belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pasalnya, sebagian besar pasien yang datang ke fasilitas kesehatan merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, masyarakat dengan keterbatasan literasi digital, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, maupun pasien yang sedang mengalami gangguan kesehatan.
Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, akses internet yang memadai, ataupun kemampuan menggunakan aplikasi digital untuk memperoleh informasi pelayanan.
Oleh sebab itu, LAPK menegaskan informasi pelayanan tidak boleh hanya tersedia melalui aplikasi Mobile JKN.
Rumah sakit didorong menyediakan berbagai media informasi alternatif, mulai dari papan informasi digital di area pelayanan, layar monitor yang menampilkan nomor antrean dan ketersediaan tempat tidur secara real time, papan informasi manual yang diperbarui secara berkala, hingga petugas informasi yang mampu memberikan penjelasan secara cepat, akurat, dan konsisten kepada pasien maupun keluarga.
LAPK juga menyoroti masih adanya perbedaan informasi antara aplikasi digital, petugas pelayanan, dan kondisi nyata di lapangan.
Ketidaksinkronan tersebut dinilai dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, hingga memicu konflik antara pasien dan tenaga kesehatan.
Padahal, transparansi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mutu pelayanan kesehatan serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
Sebagai solusi, LAPK mendorong Kementerian Kesehatan menetapkan standar nasional yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan sistem informasi pelayanan secara multikanal.
BACA JUGA: Air Mati Berhari-Hari di Medan, LAPK Desak Tirtanadi Bertanggung Jawab dan Pertimbangkan Kompensasi Pelanggan
Melalui sistem tersebut, informasi yang sama harus tersedia secara serentak melalui aplikasi digital, papan informasi rumah sakit, media elektronik, maupun petugas layanan.
Dengan demikian, seluruh pasien, terutama kelompok rentan, tetap memperoleh akses informasi yang setara tanpa bergantung pada satu platform digital.
“Transparansi informasi mengenai antrean pelayanan dan ketersediaan tempat tidur bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Informasi yang akurat, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala akan meningkatkan kepastian pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, serta mengurangi potensi sengketa akibat informasi yang tidak jelas atau tidak konsisten,” tutup Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar. (KSC)
