REPORTER: Dody Ariandi
EDITOR: Bambang Nazaruddin
KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Terkait penggusuran rumah warga di Dusun 2 Cempaka, Desa Payaperupuk, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat. Ekskusi tersebut dilakukan PN (Pengadilan Negeri) Stabat yang dimemenangkan Hamrajul sebagai penggugat. Namun, kuasa hukum warga Sapril SH menilai ekskusi tersebut cacat hukum diduga putusan Mahkamah Agung (MA) palsu.
“Putusan MA itu diduga palsu terkait ekskusi terhadap rumah. Jika diteliti dengan cermat bahwa putusan MA tersebut memberi surat kuasa hukum tertanggal 20-4-2021. Sementara, penggugat/pemohon kasasi bernama Hamrajul telah meninggal pada tanggal 28-8-2020. Terdapat keanehan atau kejanggalan terhadap pemberian surat kuasa dengan meninggalnya tergugat”, ujar Sapril kepada kliksumut.com, Kamis (15/8/2024)
Ia mengatakan hal ini membuat warga tidak terima dan tidak setuju ekskusi yang dilakukan pihak PN Stabat berdasarkan putusan MA tersebut. Seharusnnya ekskusi dilakukan tunggu Peninjauan Kembali (PK) selesai yang saat ini sedang berjalan proses hukum untuk memberi kepastian hukum tentang tanah yang disengketa. “Kami tidak menghalangi eksekusi tersebut, namun seharusnya tunggu PK selesai”, terangnya.
Sapril menjelaskan, adanya upaya bongkar paksa terhadap rumah warga. Hal ini membuat warga menuntut dan meminta pertanggungjawaban dari pihak PN Stabat. “Kita minta, bisa gak pengadilan bertanggung jawab apabila kami menang di PK, gak bisa jawab mereka (pihak PN Stabat)”, terangnya.
Sebelumnya, isak tangis proses penggusuran rumah warga di Dusun 2 Cempaka, Desa Payaperupuk, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat berlangsung ricuh walaupun dengan pengawalan ketat oleh petugas Kepolisian akhirnya tanpa perlawanan, Kamis (8/8/2024). Penggusuran rumah warga berdasarkan surat keputusan MA yang dibacakan PN Stabat yang dimemenangkan Hamrajul sebagai penggugat.
Proses penggusuran sempat terjadi kericuhan, hal ini membuat PN Stabat menghentikan proses penggusuran karena semua warga protes dan berakhir ricuh, dan tidak kondusif. Di lokasi alat berat meratakan semua rumah dan tanaman yang digunakan sebagai mata pencarian warga.
Kuasa hukum warga, Safril SH, di tengah-tengah situasi konflik menyampaikan dan membacakan sepenggal rekam jejak penggugat yang dimenangkan atas nama Hamrajul, hasil temuan kuasa hukum diduga mengandung motif campur tangan mafia tanah.
“Jelas terbukti kesalahan surat kuasa muncul di tahun 2021, sementara penggugat Hamrajul meninggal tahun 2020, yang logika saja, siapa yang menandatangani, seharusnya pihak kepolisian memeriksa pengacara penggugat karena membohongi masyarakat” tegas Safril
Safril sangat kecewa atas sikap dari petugas PN Stabat yang mencoba mematahkan/memutuskan pembicaraan ditengah-tengah masyarakat, “seperti tidak ada etika”.
Lebih lanjut, Safril, mengatakan, tuntutan ini belum tuntas sampai PK, kuasa hukum warga meminta pengamanan kepada petugas Kepolisian supaya membuatkan surat pernyataan apabila ada kerusakan bangunan milik warga.
Selanjutnya, keterangan itu langsung disambut dari pihak PN Stabat, yakni Donald Torris Siahaan mengatakan saat ini bukan lagi jawab-menjawab penggugat dan tergugat. “Hukum acara hari ini, sekarang proses eksekusi, bukan lagi jawab-menjawab, saya berikan waktu dua menit untuk mengosongkan tempat, terimakasih,” tegas Donald di lokasi eksekusi tanah.
Atas tindakan dan perbuatan ini, kepala Desa Payaperupuk M. Syafri mengatakan kerugian berkisar 200 juta rupiah belum termasuk kerugian tanaman sawit sekitar 50 batang pohon.
“Pihak Pemerintah Desa terhadap warga yang rumah kena gusur, saat ini kami mengupayakan untuk penaggulangan bantuan dulu, seperti tenda darurat, dan sebagian para warga menumpang di rumah-rumah kerabat dan saudaranya,” terangnya.
BACA JUGA: Majelis Hakim PN Kabanjahe Putuskan PT BUK Menang Atas Sengketa Tanah Di Siosar
Sementara itu, Nur Raihan, salah satu warga yang menjadi korban penggusuran mengatakan, kami protes karena kami memiliki surat ijin garap sejak tahun 1976, terbukti secara tersurat yang ditanda-tangani kepala Desa Anas Ali bahwa memberikan izin garap sebidang tanah rawa-rawa di Jalan Teluk Bekung Kampung Paya Perupuk.
“Kami yakin peristiwa ini merupakan kemasan dari tangan para aktor mafia tanah kalangan unsur pengusaha, pejabat hingga aktor bayaran yang diterjunkan untuk memporak-porandakan tempat kami yang sudah kami tempati puluhan tahun lamanya”, pungkasnya. (KSC)
