MEDAN | kliksumut.com – KPU Sumatera Utara akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 22 TPS yang tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun.
PSU di Kota Medan akan digelar di dua lokasi yakni TPS 5 Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor dan TPS 21, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
Penyebab PSU di Kota Medan akibat adanya menjoblos lebih dari satu kali (ganda) dan adanya pemilih dari luar yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) oleh KPPS.
Sedang PSU di Kabupaten Deli Serdang akan dilaksanakan di 13 lokasi yakni TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan TPS 11, semuanya berada di Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang. Selain itu PSU juga akan dilakukan di TPS 5, 9 dan TPS 11, ketiganya berada di Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang. PSU juga akan dilakukan di TPS 5, 11 dan TPS 12, ketiganya ada di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang.
PSU di Kabupaten Simalungun akan digelar di 7 lokasi yakni TPS 6 dan TPS 9, keduanya berada di Kelurahan Sei Mangke, Kecamatan Bosar Maligas. Kemudian TPS 6, Kelurahan Nagori Sordang bolon, Kecamatan Ujung Padang dan TPS 1 Kelurahan Nagori Pulo Pitu Marihat, Kecamatan Ujung Padang. Selanjutnya PSU juga akan digelar di TPS 2 di Kelurahan Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, TPS 6 Kelurahan Kerasaan, Kecamatan Bandar dan TPS 7, Kelurahan Purba Sipinggan, Kecamatan Purba.
BACA JUGA: Penjoblosan di TPS 16 Desa Tadukan Raga Berlangsung Tertib
Penyebab PSU di Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun relatif sama yakni adanya surat suara yang tertukar saat proses penjoblosan 14 Februari 2024 lalu.
Ketua KPU Sumut Agus Arifin menyebutkan, sesuai ketentuan, PSU dilaksanakan paling lama 10 hari setelah pemungutan suara.
“Belum bisa dipastikan kapan jadwalnya. KPU Sumut sedang berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota masing-masing. Itu tergantung dengan kesiapan kabupaten/kota bersangkutan, tetapi kita harapkan paling lama 24 Februari 2024,” sebut Arifin.
Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
BACA JUGA: Api Hanguskan 4 Rumah di Kota Padangsidimpuan Saat Rekapitulasi Suara Belangsung
Selanjutnya, ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila;
a. Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
BACA JUGA: Polres Labuhanbatu Melakukan Pengamanan Hasil Penghitungan Suara di Kualuhledong
Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa PSU diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya PSU.
Pasal 373 ayat (2) mengatakan usul KPPS tersebut diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan’kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya pada Pasal 373 ayat (3) disebutkan bahwa PSU dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota.
Berdasarkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, prosedur PSU di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya yaitu:
BACA JUGA: Lembaga Riset CLDS: Hasil Quick Count Caleg di Sumut, Golkar Muncul Sebagai Partai Pemenang
a. PSU diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan penyebab diadakannya PSU.
b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya PSU.
c. Setelah menerima usul PSU dari PPK, KPU kabupaten/kota segera memutuskan dalam rapat pleno KPU kabupaten/kota dan menuangkan dalam Keputusan KPU kabupaten/kota.
d. KPU kabupaten/kota menyampaikan salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS melalui PPK dan PPS, dan wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
e. KPU kabupaten/kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan PSU di TPS.
f. KPU kabupaten/kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU di TPS.
g. PSU di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
h. PSU di TPS hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali PSU.
i. PSU di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
BACA JUGA: Minta Maaf, KPU Segera Koreksi Salah Konversi C1 dengan Sirekap
Sedangkan berdasarkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum membagi PSU menjadi dua kategori, yaitu rekomendasi Pengawas Pemilu yang kemudian diputuskan oleh KPU kabupaten/kota dan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan Mahkamah.
Adapun surat suara untuk PSU di TPS disediakan sebanyak;
1. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
2. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil.
3. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil DPD.
4. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil.
5. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
(Fik/Redaksi)
