Suap Proyek Jalan Senilai Ratusan Miliar Terungkap, KPK Dalami Kepemilikan Senpi
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Dalam penggeledahan di rumah pribadi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Ginting, tim penyidik menemukan uang tunai senilai Rp2,8 miliar serta dua pucuk senjata api.
Penggeledahan dilakukan pada Selasa (1/7/2025) di rumah pribadi Topan Ginting yang berlokasi di Kompleks Royal Sumatera, Kota Medan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa barang bukti yang diamankan mencakup uang miliaran rupiah serta dua jenis senjata api.
BACA JUGA: KPK Geledah Rumah Pribadi Topan Ginting di Komplek Royal Sumatera, Medan
“Ditemukan uang sejumlah sekitar Rp2,8 miliar, serta dua pucuk senjata api, masing-masing pistol bareta berisi tujuh butir amunisi dan senapan angin dengan dua pak amunisi pelet,” jelas Budi kepada awak media, Rabu (2/7/2025).
KPK Koordinasi dengan Polri Soal Kepemilikan Senpi
Terkait temuan senjata api di rumah tersangka, KPK memastikan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan legalitas kepemilikannya.
“Benar, kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kepemilikan senjata api tersebut,” kata Budi saat dikonfirmasi lebih lanjut.
Penggeledahan yang berlangsung selama sekitar lima jam itu berakhir pada pukul 16.30 WIB. Dari dalam rumah, tim penyidik tampak membawa tiga koper, dua kardus besar, dan satu tas yang diduga berisi dokumen dan barang bukti lainnya.
Rangkaian Penggeledahan: Kantor PUPR dan Rumah Dinas Disisir
Sehari sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di dua lokasi lainnya, yakni kantor Dinas PUPR Sumut di Jalan Sakti Lubis dan rumah dinas Topan Ginting di Jalan Busi, Medan.
Dalam operasi tersebut, tim KPK menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus suap proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Penggeledahan ini menjadi bagian dari upaya KPK membongkar dugaan korupsi berjamaah dalam proyek bernilai besar.
Kasus Suap Proyek Jalan: Topan Ginting dan Empat Tersangka Lain Ditahan
KPK sebelumnya menetapkan Topan Ginting (TOP) sebagai tersangka penerima suap dari pihak swasta, yakni PT Dalihan Natolu Group (DNG). Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di wilayah Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).
Selain Topan, empat tersangka lain juga dijerat KPK, yaitu:
* KIR: Direktur PT Dalihan Natolu Group
* RES: Kepala UPT Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
* HEL: Staf UPTD Gunung Tua
* RAY: Perantara dalam transaksi suap
Kelima tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama, mulai 28 Juni hingga 17 Juli 2025, dan dititipkan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.
Proyek Bernilai Fantastis: Total Capai Rp157,8 Miliar
Dua proyek yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah:
1. Pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp96 miliar
2. Pembangunan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp61,8 miliar
Dari total proyek senilai Rp157,8 miliar, KPK menduga telah terjadi praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta. Salah satu transaksi yang berhasil diungkap adalah aliran dana sebesar Rp1,78 miliar, yang diduga sebagai uang pelicin agar proyek dikerjakan oleh pihak tertentu.
Komitmen KPK: Usut Tuntas dan Bongkar Aktor Intelektual
KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual lain di balik dugaan suap proyek infrastruktur tersebut.
“Kami akan terus mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat daerah lainnya,” tegas Juru Bicara KPK.
BACA JUGA: KPK Amankan Satu Koper Berkas dari Rumah Dinas Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, Bukti Tambahan Kasus Suap Proyek Jalan Rp231,8 Miliar
Penemuan uang miliaran rupiah dan senjata api di rumah Topan Ginting menjadi fakta baru yang mencengangkan publik. Kasus ini bukan hanya menyoroti praktik korupsi dalam proyek infrastruktur, tetapi juga membuka tabir potensi pelanggaran hukum lainnya, seperti kepemilikan senjata tanpa izin.
Dengan penahanan lima tersangka dan terus berjalannya penyelidikan, masyarakat Sumatera Utara kini menantikan langkah tegas KPK untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh, demi menjaga integritas pembangunan dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. (KSC)
