EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya penggeledahan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Jurubicara KPK, Tessa Mahardika, untuk meluruskan informasi yang beredar di publik.
“Tidak ada kegiatan penggeledahan KPK di Disdik Sumut,” tegas Tessa kepada kliksumut.com, Selasa (10/12/2024). Ia menambahkan bahwa informasi yang tersebar mengenai adanya kegiatan penggeledahan tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
BACA JUGA: Pegiat Anti Korupsi Kritik Lima Pimpinan KPK yang Baru Terpilih
Klarifikasi Terkait Isu Penggeledahan
Tessa menjelaskan bahwa KPK selalu mengedepankan transparansi dalam setiap kegiatannya. Setiap tindakan hukum, termasuk penggeledahan, pasti pihaknya mensampaikan secara resmi kepada publik. Oleh karena itu, jika tidak ada pemberitahuan resmi, maka informasi tersebut dapat dipastikan keliru.
Isu penggeledahan ini mencuat setelah sejumlah laporan menyebutkan bahwa tim KPK mendatangi kantor Disdik Sumut untuk mengumpulkan dokumen terkait dugaan kasus korupsi. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPK memastikan tidak ada kegiatan semacam itu yang dilakukan di lokasi tersebut.
Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi
KPK juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi secara profesional dan akuntabel. Tessa meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak diverifikasi.
Pernyataan ini menjadi penting mengingat peran KPK dalam menjaga integritas lembaga negara dan mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi opini publik.
Respons Disdik Sumut
Sementara itu, pihak Disdik Sumut belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini. Namun, sejumlah pejabat internal disebut tengah melakukan koordinasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.
BACA JUGA: Mantan Buronan KPK, Kini Jadi Pengawal Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024
Pentingnya Klarifikasi
Pengamat hukum, Rion Arios, S.H., M.H, menilai langkah cepat KPK dalam memberikan klarifikasi ini sebagai langkah positif. “Di era digital, informasi bisa menyebar dengan cepat, sehingga klarifikasi langsung dari sumber resmi sangat diperlukan,” katanya.
Dengan klarifikasi ini, KPK berharap masyarakat tetap tenang dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. (KSC)
