REPORTER: Parla
EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MANDAILING NATAL – Dugaan tindakan pemberhentian sepihak terhadap perangkat desa oleh Kepala Desa (Kades) Bangkelang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, menuai sorotan tajam. Keputusan tersebut diduga dilakukan atas desakan para pendukung Kades saat masa pencalonan dan terkait janji politiknya.
Insiden ini dilaporkan terjadi pada Selasa, 10 Desember 2024, dan dianggap telah melanggar regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA: Ratusan Warga Pidoli Lombang Desak Kapolres Madina Tangkap Pelaku Pemerkosaan di Taman Raja Batu
Pelanggaran Peraturan Mendagri
Tindakan Kades tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
Menurut peraturan tersebut, pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme yang terukur dan bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap individu tertentu. Selain itu, setiap keputusan pemberhentian wajib disertai alasan yang jelas serta Surat Keputusan (SK) resmi, dengan rekomendasi tertulis dari Camat.
Hak dan Kewajiban Kepala Desa
Meski Kades memiliki hak prerogatif dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keputusan tersebut tetap harus mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan.
Seorang pengamat hukum tata pemerintahan menyebutkan, “Pemberhentian perangkat desa tanpa alasan yang sah, seperti meninggal dunia atau permintaan pribadi, jelas-jelas melanggar aturan. Konsultasi dan rekomendasi Camat menjadi hal wajib sebelum keputusan ini diambil.”
Seruan Tindakan Tegas
Pemberhentian ini menimbulkan polemik di masyarakat. Sejumlah pihak mendesak Bupati Mandailing Natal untuk segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas kepada Kades Bangkelang. Langkah ini dinilai penting demi menjaga tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Salah satu tokoh masyarakat setempat mengatakan, “Kepala Desa seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan perangkatnya, bukan bertindak semena-mena. Jika ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan tergerus.”
BACA JUGA: OJK dan Forkom IJK Sumut Tutup Rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2024 di STAIN Madina
Harapan Masyarakat
Warga berharap pihak berwenang segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan aturan ini menjadi penting untuk memastikan setiap perangkat desa dapat bekerja tanpa intimidasi politik atau kepentingan pribadi.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum dalam tata kelola pemerintahan desa. Semua pihak diharapkan untuk tetap mematuhi aturan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. (KSC)
