MEDAN | kliksumut.com – Kabar terbaru soal lahan di kawasan Landasan Udara (Lanud) Soewondo di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Hadi Tjahjanto mantan Panglima TNI tersebut mengatakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Lanud Soewondo milik TNI AU tersebut telah dicabut.
“Kemarin Pak Wali Kota Medan dengan Angkatan Udara, Dirjen Perhubungan Udara termasuk Staf Hukum dari Kemenko Marves datang ke tempat saya untuk menyelesaikan tata ruang terkait dengan KKOP,” ujar Hadi Tjahjanto.
BACA JUGA: Panglima TNI Kunjungan Kerja ke Sumut, Gubernur Edy Rahmayadi Sambut di Lanud Soewondo
“KKOP yang sekarang masih berjalan di Lanud Soewondo, kita tarik, kenapa ditarik pak menteri, karena apabila masih ada KKOP, maka akan menghambat investasi,” ungkap Hadi Tjahjanto lagi.
Hal itu diungkapkan Hadi Tjahjanto dalam arahannya pada penyerahan sertifikat aset Pemprov dan Pemkab/Pemko di Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (20/07/2023).
Untuk sementara, sebut Hadi Tjahjanto di hadapan Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Forkopimda Sumut, KKOP Lanud Soewondo dipindahkan ke Bandara Kualanamu, Deli Serdang.
Hadi Tjahjanto mengatakan pencabutan KKOP Lanud Soewondo itu untuk tujuan investasi. Sebab di kawasan lahan Soewondo itu bakal dibangun pusat perdagangan mirip SCBD.
“Apakah investasi akan diam?, jadi gedung tidak bisa tinggi karena masih ada aturan KKOP dan sudah kita atur p
Pak Gubernur,” kata Hadi Tjahjanto.
Terkait rencana investasi pembangunan mirip SCBD itu, Hadi Tjahjanto telah meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution segera menindaklanjutinya dengan bersurat ke Angkatan Udara.
Kemudian dalam waktu dekat, tanah di kawasan Seowondo, akan digunakan skema privat profit dan publik non profit.
BACA JUGA: Gubernur Sumut Apresiasi Vaksinasi Drive Thru di Lanud Soewondo
“Karena di sana ada clear and clean milik Soewondo yang ditempati masyarakat, akan kita gunakan skema konsolidasi lahan,” kata Hadi Tjahjanto.
“SCBD itu luasnya hanya 40 hektar. Pak Gubernur, Desa Sena kurang lebih 10 tahun, kalau yang Polonia ini 500 hektar kira-kira hampir 10-24 tahun, dan tentunya menjadi pusat perdagangan di Sumatera nantinya. Jadi ini semangat kita untuk menarik investasi,” pungkas Hadi Tjahjanto. (benny pasaribu)
Teks foto: Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto memberi arahan pada penyerahan sertifikat aset Pemprov dan Pemkab/Pemko di Sumut, Kamis (20/07/2023). (wl)
