“Maka tidak heran lagi, setiap hujan turun di kawasan Tanah Karo, Deliserdang dan Kota Medan, tiga sungai yang membelah Kota Medan meluap dan tidak mampu lagi menampung derasnya air dari hulu. Ini sangat berbahaya bagi keselamatan warga Medan, sehingga mau tidak mau, hutan di Laugedang harus diselamatkan dan dihijaukan kembali,” tegas Baskami.
Berdasarkan laporan masyarakat ke lembaga legislatif, tambah Baskami, perambahan hutan Laugedang ini diduga melibatkan oknum pejabat pemerintah sehingga perlu ditelusuri secara cermat siapa saja oknum pemilik lahan dimaksud, demi tegaknya supremasi hukum.
Menurut Baskami, maraknya aksi perambahan dan jual-beli lahan hutan Laugedang untuk dijadikan areal pertanian ini bermula, sejak Pemkab Karo mengusulkan pembukaan jalan sejajar Kota Berastagi-Jaranguda-Laugedang-hingga tembus Tuntungan -Medan sebagai jalur alternatif mengatasi kemacetan jalan Medan – Berastagi.
Baca juga: Karo Masuk Kategori Inovatif,Terkelin Brahmana Terima Penghargaan IGA Dari Mendagri RI
“Mendengar rencana akan dibangun jalur sejajar lewat kawasan hutan Laugedang, oknum-oknum tertentu berbondong-bondong menggarap dan membeli lahan hutan untuk dijadikan areal pertanian. Tindakan seperti ini harus dihentikan dan sebaiknya batalkan rencana pembangunan jalur sejajar tersebut,” tandas Baskami.
