MEDAN | kliksumut.com – Paripurna DPRD Medan mengenai Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 akhirnya semua fraksi di DPRD menerima Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Menanggapi hal itu, Hasyim SE Ketua DPRD Medan mengatakan, Dengan menerimanya semua fraksi diDPRD Medan yang terdiri dari fraksi PDIPerjuangan, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem, Golkar dan Fraksi Gabungan.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Medan: Proses Pengundian Pasar Aksara Transparan
“Maka diharapkan Pemko Medan dapat menggunakan anggarannya tepat sasaran,” kata Hasyim SE. Senin (27/06/2022) usai sidang Paripurna, saat ditemui didepan pintu ruang sidang.
Dikatakannya, dirinya tidak bosan-bosan mengingatkan agar pelaksanaan penggunaan anggaran lebih rasional dan menggunakan kearah yang skala prioritas.
“Sehingga program-program Pemerintah Kota Medan bisa dirasakan masyarakat,” ungkapnya Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan.
Hasyim meminta, Agar Pemko Medan memperhatikan BPJS PBI (Program Bantuan Iuran). Karena kita sudah menganggarkan ditahan 2022 ini bisa terserap. Begitu juga pada tahun 2023, Pemko Medan juga sudah bisa membantu masyarakat yang sakit berobat dengan bermodalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) kerumah sakit melalui program UHC (Universal Health Coverage) yang rumah sakitnya sudah bekerjasama dengan BPJS.
Ditambahkannya, Pemko Medan juga harus memperhatikan para anak didik untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan seragam sekolah itu.
BACA JUGA: Ketua DPRD Medan Apresiasi LFCG Atas Bantuannya Kepada Disabilitas
“Yang semua sudah ada dalam APBD Kota Medan untuk dikucurkan dan bisa berjalan semaksimal mungkin serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan itu semua bertujuan untuk mensuport para anak didik kita,” tegas Hasyim.
Selain itu juga, ujarnya yang menjadi prioritas adalah penanganan masalah banjir dan infrastruktur di tahun 2022 ini. Dan pada tahun 2022 ini harus bisa direalisasikan. Karena kita bercermin pada tahun 2021 yang lalu.
“Kita lihat penyerapan penanggulangan banjir dan infrastruktur pada tahun 2021 agak minim. Jadi pada tahun 2022 ini kita dorong untuk dimaksimalkan lagi,” jelasnya.
Lanjutnya, untuk UMKM juga sudah dianggarkan jadi diharapkan pada tahun 2022 ini. Karena pada tahun 2021 dikarenakan imbas dari Corona Virus Disease-19 (Covid-19) tidak terserap. “Jadi diharapkan pada tahun 2022 ini bisa maksimal,” harapnya. (Alian)
