KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Koperasi Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Kolaborasi Nasional Untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)” di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Rakornas tersebut melibatkan seluruh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi di seluruh Indonesia, serta berbagai stakeholder strategis lainnya. Kegiatan ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan optimal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, pejabat eselon I dan II Kemenkop, hingga para Kepala Dinas Koperasi dari seluruh Indonesia.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait dalam menjalankan program strategis nasional KDKMP.
Menurutnya, keberhasilan pembentukan badan hukum KDKMP tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pihak yang terlibat.
“Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena kita berhasil melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan hukum KDKMP,” ujar Menkop Ferry dikutip Jumat (15/5/2026).
Ia menegaskan, tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lintas sektor, percepatan implementasi koperasi desa merah putih tidak akan berjalan maksimal.
Dalam paparannya, Menkop Ferry menjelaskan bahwa hingga Rabu (13/5/2026), sebanyak 37.327 unit KDKMP telah dan sedang dibangun di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.927 unit telah selesai 100 persen, termasuk pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung operasional lainnya.
BACA JUGA: Program MBG Jadi Sorotan Dunia, Presiden Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih
Tahap pertama peresmian operasionalisasi akan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total 1.061 unit koperasi. Simbolisasi peresmian dipusatkan di wilayah Nganjuk, Jawa Timur.
“Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebagai penguatan payung hukum operasionalisasi KDKMP, pemerintah juga tengah mempersiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terbaru yang kini draft-nya telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara.
Draft tersebut akan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari model bisnis koperasi, sistem rekrutmen SDM, hingga pengembangan sistem informasi manajemen.
“Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya,” kata Menkop Ferry.
Menkop Ferry optimistis apabila target 83 ribu KDKMP dapat beroperasi dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara dengan koperasi desa aktif terbesar di dunia.
Program ini disebut sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis desa dan kelurahan.
Keberadaan koperasi desa merah putih diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, penyerapan hasil pertanian dan UMKM, hingga mendukung berbagai program pemerintah pusat.
“Keberadaan KDKMP ini diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan,” ucap Menkop Ferry.
BACA JUGA: Tingkatan Ekonomi Masyarakat: Pemkab Asahan Siap Lakukan Percepatan Program Koperasi Merah Putih
Ia juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas kementerian, lembaga, dan kepala daerah agar operasionalisasi koperasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” pungkasnya. (KSC)
TIM REDAKSI
