KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melalui penyidik Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) resmi menahan satu tersangka kasus dugaan korupsi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Sumut Cabang Pembantu (KCP) Melati, Cabang Medan. Penahanan dilakukan pada Selasa (12/8/2025) terhadap tersangka berinisial JCS, yang menjabat sebagai Kepala KCP Bank Sumut Melati saat kasus terjadi.
“Hari ini kita melakukan penahanan terhadap tersangka JCS atas dugaan korupsi pemberian fasilitas KPR PT Bank Sumut tahun 2013,” ujar Aspidsus Kejati Sumut Mochammad Jeffry, didampingi Kepala Seksi Penyidikan Arif Khadarman dan Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut M. Husairi, kepada wartawan.
BACA JUGA: Pengakuan Mengejutkan Otak Pembacokan Jaksa di Deli Serdang: Klaim Dimintai Uang Rp 138 Juta, Kejati Sumut Bantah Keras
JCS langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan sebagai titipan tahanan penyidik Aspidsus Kejati Sumut untuk masa penahanan 20 hari ke depan.
Dua Tersangka, Satu Masih Buron
Jeffry menjelaskan, selain JCS, pihaknya juga telah menetapkan satu tersangka lain berinisial HA, yang merupakan debitur penerima fasilitas KPR tersebut. Namun, HA hingga kini belum ditahan karena mangkir dari panggilan penyidik meski sudah dipanggil secara patut.
“Penyidikan dan penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Sumut Nomor: Print-08/L.2/Fd.2/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-13/L.2/Fd.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk JCS. Sedangkan untuk HA, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-19/L.2/Fd.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023,” jelasnya.
Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Modus: Gelembungkan Nilai Agunan dan Palsukan Data
Berdasarkan hasil penyidikan, JCS diduga mengatur dan menginisiasi penilaian harga agunan secara tidak wajar dalam pengajuan KPR oleh HA. Modus yang digunakan antara lain menggelembungkan nilai agunan, memalsukan data permohonan kredit, dan melanggar prosedur pemberian fasilitas KPR yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor: 251/Dir/DKr-KK/Keputusan Direksi/2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera, tanggal 12 Agustus 2011.
BACA JUGA: RUPS Luar Biasa PT Bank Sumut: Gubernur Sumut Copot Dua Direksi, Proses Penggantian Segera Dimulai
Akibat perbuatan tersebut, fasilitas KPR diberikan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat Nomor: 011/KC26-KCPO65/KPR/2013 tanggal 25 Januari 2013 pada PT Bank Sumut KCP Melati Medan, yang dinilai merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Kejati Sumut menegaskan akan segera menuntaskan penyidikan, termasuk memburu keberadaan HA yang masih belum memenuhi panggilan hukum. (KSC)
