KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Porsea, Kabupaten Toba, melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Harli Siregar, memimpin langsung ekspose perkara tersebut. Ia didampingi Wakil Kepala Kejati Sumut Abdullah Noer Denny bersama Asisten Pidana Umum (Aspidum) dan jajaran Bidang Pidana Umum. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Toba di Porsea memaparkan kronologi serta penanganan perkara secara rinci melalui Zoom Meeting di Aula Cipta Kerta Lantai III Kejati Sumut, Senin (23/2/2026).
Kronologi Penganiayaan
JPU menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 4 Oktober 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba.
BACA JUGA: Kajati Sumut Setujui Restorative Justice Kasus Penganiayaan di Simalungun
Tersangka Alrico Hasibuan mendatangi saksi korban Jainur Sitorus. Dalam pertemuan tersebut, tersangka mendorong korban menggunakan kedua tangannya hingga korban terjatuh ke dalam saluran air atau parit besar. Peristiwa itu menyebabkan korban mengalami luka di bagian pinggang dan kaki.
Aparat kepolisian kemudian memproses tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sepakat Berdamai Tanpa Paksaan
Kejati Sumut menerapkan restorative justice setelah tersangka dan korban sepakat berdamai tanpa paksaan dari pihak mana pun. Keduanya juga masih memiliki hubungan kekeluargaan.
BACA JUGA: Kapolda Sumut: Restorative Justice Wujudkan Keadilan Bagi Masyarakat
Korban secara sadar menerima permintaan maaf tersangka dan memaafkannya dengan ikhlas. Selain itu, masyarakat yang diwakili Camat Porsea meminta Kejaksaan menyelesaikan perkara tersebut secara humanis demi memulihkan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.
“Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana sebagai bukti hadirnya negara dalam mewujudkan harmonisasi dan pemulihan hubungan sosial ke keadaan semula, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata melalui penghukuman atau pemidanaan yang justru dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada hubungan sosial di masyarakat,” ujar Harli.
BACA JUGA: Polda Metro Jaya: Restorative Justice untuk Delpedro Jadi Pertimbangan Tim Penyidik
Pertimbangan Pemulihan Hubungan Sosial
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, menyampaikan bahwa Kajati Sumut mengambil keputusan tersebut setelah menerima penjelasan detail mengenai kronologi perkara serta mencermati kondisi fisik dan psikis korban.
Menurut Rizaldi, korban telah pulih dari luka ringan yang dialaminya. Ia menilai pemulihan hubungan kekeluargaan antara kedua pihak jauh lebih penting daripada penghukuman atau pemidanaan.
“Penyelesaian dengan memulihkan hubungan kekeluargaan dirasa jauh lebih penting daripada penghukuman ataupun pemidanaan,” ujar Rizaldi. (KSC)
