Sturman Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri dan berharap semua kementerian dan lembaga terkait memiliki terobosan untuk mengakhiri perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal.
“Di dapil (daerah pemilihan saya) saya di Kepri (Kepulauan Riau) sering terjadi seperti itu. Sehari-hari polisi itu menangkap orang yang keluar negeri lewat Kepri yang ilegal. Apa upaya kita sebenarnya yang bisa kita koordinasikan ke lembaga, badan lain yang bisa kita kerjasamakan agar tidak terjadi terlalu sering,” ujar Sturman.
Sukanta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta ada koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penanganan isu perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri.
BACA JUGA: 86 Pekerja Migran Ilegal Diamankan Polairud Polda Sumut
Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nurharsono menjelaskan untuk mencegah perekrutan secara ilegal, Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk memaksimalkan peran desa dalam melakukan upaya-upaya perlindungan pekerja migran di tingkat desa.
“Desa punya wewenang memberikan verifikasi dokumen agar jelas-jelas PMI tersebut dari warga desa tersebut, kemudian ada pendataan, ada informasi mengenai tata cara bekerja ke luar negeri, mana yang resmi, PT-PT yang resmi mana, yang tidak resmi mana?,” ujar Nurharsono.
Selain itu, lanjut Nurharsono, pemerintah juga harus memaksimalkan layanan satu atap di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah pusat juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah agar pemerintah-pemerintah daerah membuat balai latihan kerja di daerahnya, sehingga meningkatkan kualitas calon pekerja migran dan pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku di negara tujuan. (VOA)
