KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Perjuangan mencari keadilan atas kematian MHS (15), remaja asal Medan yang meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh anggota TNI, Sertu Reza Pahlevi, kembali memasuki babak baru. Setelah Pengadilan Militer tingkat pertama menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada terdakwa pada Oktober 2025, Pengadilan Tinggi Militer Medan kini menguatkan putusan tersebut di tingkat banding.
Keputusan yang tetap mempertahankan vonis 10 bulan penjara itu memicu kekecewaan mendalam dari keluarga korban. Ibu korban, Lenny Damanik, bersama tim kuasa hukum dan koalisi masyarakat sipil, menilai proses hukum dalam perkara tersebut sarat kejanggalan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya.
BACA JUGA: LBH Medan Soroti Anggaran Rp10 Miliar Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan, Sebut Pemkot Salah Prioritas
Berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga korban, Putusan Banding Nomor 108-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2025 telah diputus sejak 22 Januari 2026. Namun, Lenny Damanik dan kuasa hukumnya dari LBH Medan mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai hasil putusan tersebut.
Menurut pihak keluarga, informasi mengenai putusan banding baru diketahui sekitar April 2026 setelah melakukan penelusuran dan berulang kali menanyakan perkembangan perkara kepada Oditurat Militer I Medan.
Kondisi ini dinilai merugikan hak hukum korban karena keterlambatan informasi tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Lenny Damanik menilai tindakan tidak diberitahukannya putusan banding bertentangan dengan prinsip perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.
Pihak keluarga mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan. Mereka menilai hak tersebut tidak terpenuhi selama proses hukum berjalan.
Selain itu, keluarga korban juga mempertanyakan transparansi penanganan perkara sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan.
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Medan, KontraS, Imparsial dan YLBHI menilai terdapat sejumlah persoalan serius dalam penanganan kasus tersebut.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:
– Proses penyidikan yang dinilai berlangsung lama dan tidak transparan.
– Identitas pelaku yang disebut baru terungkap sekitar delapan bulan setelah korban meninggal dunia.
– Proses persidangan yang baru dimulai sekitar tujuh bulan setelah identitas pelaku diketahui.
– Tuntutan Oditurat Militer yang dinilai terlalu ringan, yakni satu tahun penjara.
– Terdakwa tidak ditahan selama proses hukum dengan alasan masih dibutuhkan oleh satuannya.
– Dugaan pembatasan terhadap keluarga korban, kuasa hukum, dan pengunjung selama persidangan berlangsung.
Menurut keluarga korban, berbagai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai independensi, akuntabilitas, dan transparansi sistem peradilan militer dalam menangani perkara yang melibatkan korban anak.
Adukan Majelis Hakim ke MA, KY, Ombudsman dan KPAI
Sebagai bentuk upaya mencari keadilan, Lenny Damanik bersama Koalisi Masyarakat Sipil Sektor resmi mengajukan pengaduan kepada sejumlah lembaga negara.
Pengaduan tersebut ditujukan kepada:
– Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Pengawasan (Bawas MA)
– Komisi Yudisial
– Ombudsman Republik Indonesia
– Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Laporan tersebut meminta dilakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani perkara pada tingkat pertama maupun banding, serta mengusut dugaan maladministrasi yang terjadi selama proses peradilan.
LBH Medan: Ada Dugaan Pelanggaran Etik dan Asas Peradilan
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, Irvan Saputra, SH, MH dalam keterangan resminya, Selasa (23/6/3026) menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan persidangan yang dialami keluarga korban dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, perlindungan korban, dan asas peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan.
Pihaknya menilai korban dan keluarga tidak memperoleh akses informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara maupun putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.
BACA JUGA: LBH Medan Soroti Anggaran Rp10 Miliar Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan, Sebut Pemkot Salah Prioritas
Karena itu, LBH Medan mendesak Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa majelis hakim yang menangani perkara tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu, Ombudsman RI juga diminta menelusuri dugaan maladministrasi yang terjadi dalam proses banding.
Hingga kini, keluarga MHS masih berupaya memperjuangkan keadilan atas meninggalnya anak mereka. Lenny Damanik berharap seluruh lembaga pengawas yang menerima pengaduan dapat melakukan pemeriksaan secara independen dan transparan agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena menyangkut penegakan hukum terhadap korban anak serta transparansi proses peradilan militer dalam menangani perkara yang mendapat perhatian luas masyarakat. (KSC)








