LBH Medan mendesak Kapolda Sumut dan Mabes Polri segera membuka ke publik perkembangan kasus dugaan penembakan oleh Kapolres Belawan yang menewaskan anak di bawah umur. Transparansi dan keadilan dinilai semakin mendesak.
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kasus dugaan penembakan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan, yang menyebabkan satu anak meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyatakan keprihatinan mendalam atas stagnannya proses hukum dan menilai penanganan kasus ini berpotensi mengarah pada impunitas dalam tubuh institusi Polri.
Tragedi yang terjadi di wilayah hukum Belawan ini dianggap bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi sebuah pelanggaran HAM serius dan berpotensi kuat sebagai extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum.
BACA JUGA: LBH Medan Desak Transparansi Kasus Penembakan Remaja oleh Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan
Terakhir kali publik mendapatkan informasi adalah pada 5 Mei 2025, saat AKBP Oloan Siahaan dinonaktifkan dan dikenakan penempatan khusus (patsus) di Mabes Polri. Namun hingga pertengahan Juni ini, tak ada kejelasan tindak lanjut proses hukum baik dari sisi etik maupun pidana. Kasus ini terkesan senyap dan menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi upaya pengaburan atau bahkan penghilangan proses hukum terhadap pelaku.
LBH Medan: Penonaktifan Bukan Pertanggungjawaban Hukum
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH., MH, menegaskan bahwa penonaktifan dan patsus tidak bisa dianggap sebagai bentuk akuntabilitas hukum. Tindakan penembakan yang diduga dilakukan oleh seorang Kapolres terhadap dua anak—yang satu di antaranya meninggal dunia—menuntut proses hukum secara pidana dan etik.
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi pelanggaran hak hidup anak, yang dijamin oleh UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, dan UU Perlindungan Anak No. 35/2014. Tidak bisa ditoleransi,” tegas Irvan.
Pelanggaran Berat Etik dan HAM
LBH Medan juga menyoroti pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri (Perkap No. 14/2011) dan berbagai aturan lainnya, termasuk:
– Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,
– Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang implementasi HAM,
– KUHP dan ancaman pidana dari UU Perlindungan Anak yang bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
KontraS Sumut: Dugaan Manipulasi Narasi Publik
Sementara itu, KontraS Sumatera Utara yang juga melakukan investigasi, menemukan sejumlah fakta mencengangkan:
– Penggunaan senjata api diduga melanggar prinsip proporsionalitas dalam penindakan,
– Peluru polisi gagal menghentikan konflik, malah menimbulkan pelanggaran HAM,
– Dugaan kuat adanya upaya menggiring narasi publik secara sepihak dan menutup-nutupi peristiwa.
Ini bukan perbedaan pendapat, ini upaya sistematis membungkam keadilan, demikian pernyataan KontraS yang dikutip dari keterangan LBH Medan yang disampaikan Irvan.
LBH Medan Desak 5 Tindakan Tegas Negara
LBH Medan menuntut sejumlah langkah konkret dari aparat penegak hukum dan lembaga independen demi menjamin keadilan bagi korban dan keluarganya:
– Kapolda Sumut dan Divisi Propam Mabes Polri harus menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka.
– AKBP Oloan Siahaan harus dikenai sanksi etik berat berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).
– Proses pidana harus segera berjalan berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP.
BACA JUGA: Dukung Langkah Kapolda, Penonaktifan Kapolres Belawan, Aktifis Narkoba: Dinilai Strategis Demi Transparansi Penyelidikan Insiden Penembakan
– Keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM, KPAI, dan Ombudsman RI agar proses berlangsung objektif dan transparan.
– Negara wajib menjamin hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, serta jaminan ketidakberulangan kepada keluarga korban.
LBH Medan: “Jangan Ada yang Ditutupi!”
Dalam penutup pernyataannya, LBH Medan dengan tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan ruang bagi impunitas aparat. “Negara harus berpihak pada korban dan keadilan, bukan pada pelaku pelanggaran hukum. Jangan ada yang ditutupi!” tutup Irvan. (KSC)
