KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Dukungan terhadap Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dalam penanganan insiden penembakan di wilayah hukum Polres Belawan terus menguat. Sejumlah aktivis anti-narkotika menilai langkah penonaktifan sementara Kapolres Belawan sebagai keputusan strategis demi menjaga objektivitas dan transparansi penyelidikan.
Menurut aktivis hukum dan narkotika, Rion Arios, S.H., M.H., keputusan tersebut membuka ruang yang lebih netral bagi tim penyidik untuk bekerja tanpa tekanan atau intervensi dari atasan langsung.
“Kalau Kapolres masih menjabat selama proses penyelidikan, bagaimana mungkin anggota bisa bicara jujur? Mereka pasti merasa tertekan. Ini soal keadilan dan transparansi hukum,” tegas Rion kepada KLIKSUMUT.COM, Kamis (9/5/2025).
BACA JUGA: Tawuran Belawan Lukai Kapolsek Belawan dan Rusak Rumah Warga, Kapolda Sumut Masih Bungkam
Soroti Maraknya Narkoba dan Tawuran Remaja di Belawan
Rion juga menyoroti permasalahan sosial yang semakin meresahkan di Belawan, khususnya terkait peredaran narkoba dan maraknya tawuran antar remaja. Ia menyebut, kedua hal tersebut saling berkaitan dan menjadi bom waktu yang dibiarkan tanpa penanganan serius.
“Peredaran narkoba jadi pemicu utama tawuran remaja. Ironisnya, banyak laporan bahwa narkoba yang beredar justru diduga berasal dari hasil tangkapan, tawuran juga diduga merupakan pengalihan perhatian oleh para bandar agar sejumlah transaksi besar lolos,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Desakan Peran Aktif Polisi dalam Pembinaan Masyarakat
Rion juga mendorong kepolisian, khususnya di wilayah Belawan, agar tidak hanya hadir saat konflik terjadi, tetapi juga aktif membina masyarakat dan melakukan deteksi dini atas potensi kenakalan remaja.
“Polisi jangan hanya muncul saat tawuran pecah. Mereka harus aktif berbaur dengan masyarakat, menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penindak,” pungkasnya.
BACA JUGA: LBH Medan Desak Transparansi Kasus Penembakan Remaja oleh Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan
Penegakan Hukum Harus Bersih dan Tanpa Intervensi
Langkah Kapolda Sumut menonaktifkan Kapolres Belawan dinilai publik sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih dan berintegritas. Dukungan dari elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa transparansi adalah hal yang sangat dinantikan dalam setiap proses hukum, terutama yang melibatkan aparat sendiri. (KSC)
